Data Statistik Kepegawaian merupakan data yang menyajikan informasi mengenai kondisi dan komposisi pegawai pada suatu unit kerja dalam periode tertentu. Data ini meliputi jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan/pangkat, jabatan, pendidikan, jenis kelamin, serta kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Penyajian data statistik kepegawaian bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi sumber daya manusia, mendukung perencanaan kebutuhan pegawai, pengelolaan kepegawaian, evaluasi, serta pengambilan keputusan secara efektif dan akuntabel. Data tersebut diperbarui secara berkala sesuai dengan kondisi kepegawaian pada unit kerja.

Laporan Bulanan PPID Tahun 2026 merupakan dokumen yang memuat pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik oleh PPID UPBU Kelas III Buli dalam setiap bulan selama Tahun 2026. Laporan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi, permohonan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti, pengelolaan informasi publik, serta kegiatan PPID lainnya sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan dan penjelasan mengenai akun-akun dalam laporan keuangan. CALK memuat kebijakan akuntansi, rincian dan penjelasan transaksi, serta informasi penting lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel mengenai kondisi keuangan dan pelaksanaan anggaran instansi.

merupakan dokumen yang memuat pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID UPBU Kelas III Buli selama periode tertentu. Laporan ini berisi informasi mengenai kegiatan pelayanan, jumlah permohonan informasi, penyelesaian permohonan, keberatan, serta evaluasi pelayanan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Kelas III Buli ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (key performance indicator) yang relevan. Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Kelas III Buli sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kegiatan dan Program UPBU Kelas III Buli–Maba merupakan dokumen yang memuat perencanaan berbagai kegiatan dan program kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Buli–Maba. Rencana tersebut mencakup kegiatan operasional bandar udara, pelayanan dan keselamatan penerbangan, pemeliharaan fasilitas bandar udara, keamanan penerbangan, administrasi dan kepegawaian, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa bandar udara. Penyusunan rencana kegiatan dan program dilakukan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan selama periode tertentu, dengan memperhatikan target kinerja, kebutuhan operasional, ketersediaan anggaran, kondisi fasilitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui perencanaan yang terarah, UPBU Buli–Maba diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, menjaga keandalan fasilitas dan operasional bandar udara, serta mewujudkan pelayanan penerbangan yang aman, nyaman, tertib, dan berkesinambungan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana program, kegiatan, target kinerja, serta kebutuhan anggaran Kantor UPBU Kelas III Buli untuk pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini menjadi dasar dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Biaya Perolehan Informasi Publik merupakan informasi mengenai ketentuan biaya yang diperlukan dalam memperoleh salinan Informasi Publik pada PPID UPBU Kelas III Buli. Pelayanan informasi pada prinsipnya diberikan dengan biaya yang wajar dan tidak memberatkan Pemohon, dengan biaya yang dapat timbul berupa biaya penyalinan dan/atau pengiriman sesuai ketentuan yang berlaku.

File Tugas dan Fungsi UPBU Kelas III Buli merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai tugas pokok dan fungsi Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Buli dalam penyelenggaraan pelayanan dan operasional bandar udara. Dokumen ini menjelaskan tugas UPBU Kelas III Buli dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan serta penyelenggaraan operasional bandar udara guna mendukung keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil.

File ini berisi informasi mengenai alamat dan lokasi resmi Bandar Udara Buli, yang merupakan bandar udara yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Informasi ini digunakan sebagai data referensi dan pendukung administrasi terkait identitas serta lokasi bandar udara. Dokumen mencantumkan informasi alamat bandar udara secara jelas untuk memudahkan kebutuhan administrasi, korespondensi kedinasan, pelayanan informasi publik, serta keperluan pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi mengenai lokasi UPBU Kelas III Buli – Maba.

DIPA adalah singkatan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yaitu dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran bagi satuan kerja pemerintah dalam satu tahun anggaran.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. LAKIP menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran dan pencapaian kinerja, serta evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.