Regulasi
Peraturan dan regulasi terkait keterbukaan informasi
Regulasi
Regulasi PPID
Peraturan Undang-Undang :Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Peraturan Komisi Informasi Pusat :
Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
Peraturan Kementerian Perhubungan terkait Keterbukaan Informasi Publik :
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 9 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2026.
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan.
SK Susunan PPID Utama Kementerian Perhubungan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 9 Tahun 2025 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2025
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 10 Tahun 2026 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2026
Rancangan Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik :
Saat ini belum terdapat rancangan terkait Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan dari JDIH Kemenhub
Cari peraturan secara universal dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perhubungan.
Masukkan kata kunci untuk mencari peraturan di JDIH Kemenhub.
Contoh: "bandar udara", "penerbangan", "KM 12 tahun 2023"
Peraturan Internal OBU V - Makassar
Belum ada peraturan internal yang diunggah.
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dokumen SOP yang mengatur tata cara pelayanan informasi publik di OBU V - Makassar.
Belum ada SOP yang diunggah.