Informasi yang Dikecualikan adalah informasi publik yang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi karena bersifat rahasia dan termasuk dalam kategori yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan dilakukan secara terbatas dan ketat melalui mekanisme uji konsekuensi (consequence test) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan mempertimbangkan bahwa pembukaan informasi tersebut dapat menimbulkan dampak yang lebih besar daripada kepentingan publik untuk mengetahuinya.

Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jenis informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan hubungan luar negeri, mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi, rahasia pribadi seseorang, memorandum atau surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, serta informasi lain yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID berkomitmen untuk memberikan akses informasi publik secara maksimal dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, perlindungan kepentingan negara, serta hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.