1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo sebagaimana telah diubah terakhir dengan PM 66 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5162 Tahun 2025 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Elektronik untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 02 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Angkutan Udara Perintis Penumpang.

Berdasarkan penetapan penyelenggaraan angkutan udara perintis yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, operator memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan angkutan udara perintis yang dilaksanakannya. Data yang diwajibkan untuk dilaporkan adalah:

1. Data Log Book: Dokumen pencatatan pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis (manual atau elektronik) yang memuat jam terbang, rute, dan realisasi muatan;
2. Manifest Penerbangan: Data daftar penumpang dan kargo setiap keberangkatan pesawat udara (real time);
3. Data Dukung Pembatalan/Perubahan: Bukti pendukung dari instansi berwenang jika terjadi pembatalan (cancel), return to base, atau pengalihan penerbangan (divert);
4. Laporan Bulanan: Laporan kegiatan angkutan udara meliputi data produksi, data asal tujuan, pergerakan pesawat, penumpang, kargo, pos, dan rekapitulasi penggunaan Persetujuan Terbang (flight approval).

Direktorat Angkutan Udara menyediakan aplikasi dalam memudahkan pelaporan data dimaksud secara online kepada:

1. operator pemilik dokumen kontrak pelaksanaan angkutan udara perintis tahun berjalan.
2. Koordinator Wilayah

1. Input Data Harian (Badan Usaha/Penyelenggara Bandara):
   • Pemohon mengakses laman https://sisfoangud.kemenhub.go.id/perintis
   • Melaporkan Log Book kepada Koordinator Wilayah paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan angkutan udara perintis.
2. Pelaporan Bulanan (Koordinator Wilayah):
   • Koordinator Wilayah melaporkan hasil pengawasan dan realisasi fisik/keuangan kepada Direktur Jenderal cq. Direktorat Angkutan Udara setiap bulan melalui laman https://sisfoangud.kemenhub.go.id/perintis.

• Verifikasi Harian: Dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara setelah data diinput oleh operator pada sistem Sisfoangud.
• Rekonsiliasi Data: Dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun antara Direktorat Angkutan Udara, Otoritas Bandar Udara, dan Penyelenggara Bandar Udara.
• Batas Waktu Laporan Bulanan: Diserahkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Sesuai dengan Tahun Anggaran dan periode kontrak angkutan udara perintis (1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan).

Rp 0,- (Tidak dipungut biaya).

1. Manual Penggunaan Aplikasi Sisfoangud (Operator/Regulator);
2. Format Log Book Pengiriman Barang/Penumpang Angkutan Udara Perintis;
3. Format Laporan Realisasi Angkutan Udara Perintis (Fisik dan Keuangan);
4. Daftar Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2026.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Slot Time sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2018;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 239 Tahun 2014 tentang Jam Operasi Bandar Udara.

Maskapai Penerbangan Berjadwal mengajukan permohonan melalui sistem Air Transport Online (AOL) dengan melampirkan:

1. Surat permohonan yang menyebutkan Rute Penerbangan, jenis dan tipe pesawat, jumlah frekuensi penerbangan, dan rencana jadwal penerbangan yang memuat:
   • Nomor penerbangan;
   • Waktu keberangkatan dan kedatangan;
   • Hari penerbangan; dan
   • Periode efektif penerbangan.
2. Rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) dari pengelola slot (Indonesia Airport Slot Management/IASM atau Penyelenggara Bandara setempat);
3. Dokumen utilisasi penerbangan dan rotasi diagram Pesawat Udara yang dioperasikan;
4. Daftar personel penerbang dan personel kabin;
5. Rencana penerapan tarif Angkutan Udara Niaga Berjadwal pelayanan kelas ekonomi;
6. Bukti kerja sama code share (dalam hal terdapat kerja sama code share).

1. Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) melalui laman https://aol.dephub.go.id/angudonline/ paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan (untuk rute baru) atau 14 (empat belas) hari kerja (untuk perubahan);
2. Inspektur Angkutan Udara melakukan verifikasi dokumen data dukung yang dilampirkan pemohon;
3. Dilakukan evaluasi dan pembuatan telaah staf terkait realisasi/proyeksi penerbangan;
4. Verifikasi berjenjang dilakukan oleh Ketua Tim dan Kepala Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
5. Direktur Angkutan Udara memberikan rekomendasi, dan Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan;
6. Sistem menerbitkan tagihan PNBP (Kode Billing);
7. Pemohon melakukan pembayaran PNBP;
8. Dokumen PPRP diterbitkan secara elektronik dan dapat diunduh oleh pemohon.

Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.

Sesuai dengan periode efektif penerbangan yang diajukan dan disetujui, umumnya mengikuti periode musim penerbangan (winter season atau summer season).

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan adalah sebagai berikut (Kategori Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Bidang Angkutan Udara):

1. Penerbitan Izin Rute Penerbangan: Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per penggal rute.
2. Penerbitan Izin Penambahan Frekuensi: Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per frekuensi.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 04 Tahun 2025 tentang Persetujuan Terbang (Flight Approval).

1. Memiliki Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan pada rute terkait yang masih berlaku;
2. Rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) dari pengelola slot Bandar Udara asal dan tujuan;
3. Untuk Penambahan Penerbangan (Extra Flight): Melampirkan data daftar tunggu (waiting list) penumpang (jika karena lonjakan permintaan) atau data reservasi penumpang (jika karena potensi demand);
4. Untuk Perubahan Rute (Re-route): Mencantumkan alasan perubahan rute pada kolom remark formulir pengajuan;
5. Untuk Perubahan Nomor Penerbangan: Mencantumkan alasan perubahan nomor penerbangan pada kolom remark formulir pengajuan;
6. Untuk Perubahan Tipe/Seri Pesawat: Melampirkan Authorization, Conditions and Limitation (Dokumen C70) pada AOC atau sertifikat validasi FAOOS yang menyebutkan tipe pesawat yang digunakan;
7. Untuk Penempatan Pesawat (Positioning Flight): Mencantumkan alasan penempatan pesawat pada kolom remark dan Dokumen C70 (jika terjadi pergantian tipe pesawat).

1. Pemohon mengajukan permohonan secara daring (online) melalui laman https://aol.dephub.go.id/angudonline/ paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan;
2. Direktorat Angkutan Udara atau Kantor Otoritas Bandar Udara memverifikasi berkas permohonan;
3. Jika disetujui, Sistem menerbitkan tagihan PNBP (kode billing);
4. Pemohon melakukan pembayaran PNBP;
5. Sistem menerbitkan Persetujuan Terbang (Flight Approval) secara elektronik.

Penerbitan Persetujuan Terbang (Flight Approval) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan dan data dukung yang lengkap dan benar.

1. Persetujuan Terbang berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan dari Bandar Udara asal ke Bandar Udara tujuan sesuai tanggal dan jadwal yang tercantum;
2. Wajib mengajukan permohonan baru apabila terdapat ketidaktepatan waktu terbang:
   • Lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) menit untuk perubahan jadwal (change schedule);
   • Lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh) menit untuk penambahan penerbangan (extra flight), perubahan rute, dll.

Untuk penerbitan Persetujuan Terbang (Flight Approval) dikenakan biaya PNBP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 sebesar:

1. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per nomor persetujuan terbang (untuk penerbangan dalam negeri)
2. Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per nomor persetujuan terbang (untuk penerbangan luar negeri)

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 04 Tahun 2025 tentang Persetujuan Terbang (Flight Approval).

1. Dokumen perjanjian pengangkutan udara paling sedikit memuat:
   • Nama para pihak;
   • Masa berlaku kontrak;
   • Rute Penerbangan;
   • Jenis Pesawat Udara;
   • Tanggung jawab para pihak;
   • Rencana pelaksanaan Penerbangan; dan
   • Jenis muatan.
2. Rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) Bandar Udara asal dan tujuan;
3. Standard Certificate of Airworthiness (SCoA) dan Certificate of Registration (CoR) Pesawat Udara yang akan digunakan;
4. Rencana daftar manifest penumpang dan/atau kargo;
5. Data dukung lainnya yang dianggap perlu terkait dengan rencana Penerbangan.

1. Pemohon (Badan Usaha Angkutan Udara) mengakses sistem Angkutan Udara Online (AOL) melalui laman https://aol.dephub.go.id/angudonline/;
2. Pemohon mengisi data rencana penerbangan (Rute, Tipe Pesawat, Registrasi, Jadwal dalam UTC, dll) dan mengunggah dokumen persyaratan;
3. Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan, atau kurang dari 3 hari kerja dalam keadaan mendesak/darurat;
4. Sistem melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data. Apabila disetujui, sistem menerbitkan tagihan PNBP (Kode Billing);
5. Pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai tagihan;
6. Setelah pembayaran terkonfirmasi, sistem menerbitkan Persetujuan Terbang (Flight Approval);
7. Persetujuan Terbang (Flight Approval) dapat diunduh dan dicetak oleh pemohon melalui sistem.

Penerbitan Persetujuan Terbang (Flight Approval) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar. (Catatan: Dalam implementasi sistem AOL yang terintegrasi penuh, proses dapat berlangsung secara Real-time atau lebih cepat).

1. Berlaku untuk 1 (satu) hari (UTC) paling banyak pada 4 (empat) Bandar Udara dalam satu rangkaian, dan dapat berlaku 2 (dua) hari (UTC) apabila rangkaian penerbangan tersebut melewati malam (over midnight) UTC, untuk Penerbangan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;
2. Berlaku untuk 1 (satu) kali Penerbangan dari Bandar Udara asal ke Bandar Udara tujuan sesuai tanggal dan jadwal, untuk Penerbangan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang melakukan kegiatan tidak berjadwal.

Untuk penerbitan Flight Approval (FA) Angkutan Udara Dalam Negeri dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar:

• Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per nomor persetujuan terbang (untuk penerbangan dalam negeri).

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 04 Tahun 2025 tentang Persetujuan Terbang (Flight Approval).

Permohonan Persetujuan Terbang untuk kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Luar Negeri yang dilakukan dengan Pesawat Udara Sipil Indonesia wajib melampirkan:

1. Salinan Air Operating Certificate (AOC) atau Operating Certificate (OC) dari perusahaan asing tersebut;
2. Salinan Certificate of Registration (C of R) dari Pesawat Udara asing tersebut;
3. Salinan Certificate of Airworthiness (C of A) dari Pesawat Udara asing tersebut.
4. Salinan Lisensi Pilot (License Pilot) berkewarganegaraan asing;
5. Salinan bukti asuransi tanggung jawab pengangkut terhadap pihak ketiga;
6. Referensi permintaan (request) rencana penerbangan yang berisi identitas Pesawat Udara, jadwal, nama, dan identitas kru yang melakukan penerbangan;
7. Daftar rencana penumpang atau kargo yang diangkut (Manifest);
8. Dokumen perjanjian pengangkutan udara untuk penerbangan charter (Khusus Niaga Tidak Berjadwal);
9. Rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) dari pengelola slot di Indonesia;
10. Rekomendasi aspek teknis keselamatan dan keamanan penerbangan dari unit kerja yang berwenang apabila diperlukan;
11. Rekomendasi dari instansi terkait untuk bantuan kemanusiaan dan pihak medis untuk penerbangan orang sakit (medical evacuation);
12. Dokumen penunjukan dari perusahaan Angkutan Udara asing atau orang perseorangan apabila menggunakan Agen Pengurus FA;
13. Telah memiliki Izin Diplomatik (Diplomatic Clearance) dan Izin Keamanan (Security Clearance).

1. Pemohon mengajukan permohonan Persetujuan Terbang (Flight Approval) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan;
2. Pengajuan dilakukan secara elektronik melalui alamat domain:
3. Dalam hal terjadi gangguan sistem online, permohonan dapat diajukan melalui media komunikasi digital dengan melampirkan persyaratan lengkap untuk kemudian diproses secara manual hingga sistem normal kembali;
4. Direktorat Angkutan Udara / Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan verifikasi terhadap data permohonan dan dokumen persyaratan;
5. Apabila disetujui, sistem menerbitkan tagihan PNBP (Kode Billing) yang wajib dibayar oleh pemohon;
6. Pejabat berwenang (Direktur atau Kepala Kantor) menerbitkan Persetujuan Terbang (Flight Approval) yang dapat dicetak oleh pemohon.

1. https://aol.dephub.go.id/angudonline/;
2. https://fcas.kemlu.go.id/ (khusus untuk pesawat udara sipil asing yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga);

Penerbitan Persetujuan Terbang (Flight Approval) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan dan data dukung yang lengkap dan benar.

1. Untuk Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri:
   • Berlaku paling lama 7 (tujuh) hari (UTC) untuk penerbangan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal.
   • Berlaku 1 (satu) kali penerbangan sesuai tanggal dan jadwal untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang melakukan kegiatan tidak berjadwal.
   • Untuk Pesawat Udara Sipil Asing, berlaku sesuai dengan jangka waktu yang diberikan berdasarkan jenis penerbangan yang dilakukan.
2. Untuk Angkutan Udara Bukan Niaga Luar Negeri:
   • Berlaku paling lama 7 (tujuh) hari (UTC) atau 1 (satu) kali penerbangan sesuai ketentuan jenis operatornya.

Untuk penerbitan Persetujuan Terbang (Flight Approval) dikenakan biaya PNBP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 sebesar:

• Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per nomor persetujuan terbang (untuk penerbangan luar negeri).

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 18 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU).

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
2. Surat Permohonan yang diajukan melalui sistem;
3. Dokumen Rencana Usaha (Business Plan) Angkutan Udara Niaga yang memuat aspek:
   • Pemasaran;
   • Operasi;
   • Teknik;
   • Keuangan; dan
   • Sumber Daya Manusia;
4. Data profil perusahaan yang telah dimutakhirkan dalam sistem;
5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan (apabila dipersyaratkan).

1. Pemohon (Pelaku Usaha) melakukan login pada Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU) melalui laman https://sisfoangud.kemenhub.go.id/siptau.1.0;
2. Pemohon memilih menu Pendaftaran Sertifikat Standar/Pengembangan Usaha dan mengunggah persyaratan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan benar;
3. Verifikator Direktorat Angkutan Udara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan mengevaluasi kelayakan rencana usaha (business plan);
4. Apabila dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki;
5. Apabila dokumen lengkap dan disetujui, sistem menerbitkan kode billing PNBP (untuk layanan berbayar);
6. Pemohon melakukan pembayaran PNBP;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara memberikan persetujuan penerbitan Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga melalui sistem OSS/SIPTAU.

1. Persetujuan terhadap permohonan Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar;
2. Persetujuan terhadap permohonan Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

• Sertifikat Standar/Izin berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan tetap memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, tarif PNBP yang berlaku antara lain:

• Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal: Rp 50.000.000,00 per izin;
• Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal: Rp 25.000.000,00 per izin;
• Penerbitan Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga: Rp 10.000.000,00 per izin;
• Penambahan rute secara parsial: Rp 2.000.000,00 per penggal rute;
• Penerbitan Izin Penambahan Frekuensi: Rp 1.000.000,00 per frekuensi.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Elektronik untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara;
7. SOP Analisa dan Evaluasi Pelaporan Data On Time Performance (Ketepatan Waktu, Keterlambatan, Pembatalan Penerbangan dan Penanganan Keluhan Penumpang).

Berdasarkan izin penyelenggaraan angkutan udara yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, operator memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan angkutan udaranya. Data yang diwajibkan untuk dilaporkan adalah:

• Data Produksi Angkutan Udara (Traffic Commercial Air Carriers);
• Data Asal Tujuan (On Flight Origin and Destination);
• Data Pergerakan Pesawat, Penumpang, Kargo, dan Pos (Traffic by Flight Stage);
• Laporan Manifest Penumpang dan Kargo;
• Laporan OTP (Delay, Cancel) dan
• Keluhan Penumpang.

Direktorat Angkutan Udara menyediakan aplikasi dalam memudahkan pelaporan data dimaksud secara online, menggunakan format yang telah ditentukan. Layanan diberikan kepada:

• Badan Usaha Angkutan Udara Niaga (Berjadwal dan Tidak Berjadwal);
• Pelaku Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
• Perusahaan Angkutan Udara Asing;
• Penyelenggara Bandar Udara.

1. Akses dan Input Data:
   • Pemohon mengakses laman https://sisfoangud.kemenhub.go.id/.
   • Memilih modul pelaporan sesuai peran (Portal Bandar Udara atau Portal Airlines).
   • Melakukan input data melalui dua metode:
   • Jika tidak ada kegiatan penerbangan pada periode tertentu, wajib melaporkan status nihil melalui fitur "Input No Operation".
2. Validasi dan Verifikasi:
   • Verifikasi Regional: Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan verifikasi data yang dilaporkan oleh Bandar Udara/Operator di wilayah kerjanya.
   • Penguncian Data (Lock): Direktorat Angkutan Udara (Pusat) melakukan validasi akhir dan mengunci data (Lock Data) sehingga tidak dapat diubah lagi.
3. Monitoring Kepatuhan (PM 2 Tahun 2025):
   • Pelaporan data melewati tanggal 10 bulan berikutnya, dilakukan freeze akun perizinan.
   • Evaluasi terhadap pembatalan penerbangan karena alasan komersial/manajemen. Jika pembatalan ≥ 20%, dilakukan pengurangan frekuensi atau pencabutan rute.

1. Laporan Real-time (Manifest): Wajib dilaporkan setiap keberangkatan pesawat udara (sebelum take-off);
2. Laporan Harian (Lalu Lintas Angkutan Udara): Wajib dilaporkan paling lambat pukul 12:00 waktu setempat pada hari berikutnya;
3. Laporan Bulanan (Produksi & OTP): Wajib dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
4. Analisa OTP (Regulator): Proses verifikasi dan evaluasi data OTP dilakukan maksimal 48 jam setelah data diterima.

Kewajiban pelaporan berlaku selama operator memegang izin usaha/kegiatan yang sah.

Rp 0,- (Nol Rupiah).

1. Tautan Aplikasi: http://sisfoangud.kemenhub.go.id/pemetaan;
2. Format Laporan: Tersedia template Excel dalam aplikasi untuk fitur Upload Data;
3. Panduan Pengguna (User Manual) Aplikasi Pemetaan dan Produksi Angkutan Udara.

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 DJPU Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 8 DJPU Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12.

• pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling sedikit 5 (lima) tahun untuk pendidikan formal paling rendah SMU, paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk;
• pas foto terbaru dengan komposisi gambar 80% (delapan puluh persen) wajah dan berlatar belakang merah;
• daftar Riwayat hidup;
• Kartu tanda Penduduk;
• Ijazah pendidikan formal terakhir;
• Sertifikat kompetensi keamanan penerbangan atau surat pengakuan dari Direktur Jenderal sesuai dengan Tingkat Lisensi yang dimohonkan;
• Surat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana kriminalitas atau kejahatan dari pimpinan bagi pemohon yang sudah bekerja atau dari kepolisian bagi pemohon yang belum bekerja;
• Surat Keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir;
• Surat bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir.

• Pemohon mengajukan surat permohonan pengajuan penerbitan lisensi instruktur keamanan penerbangan dengan melampirkan data peserta dan persyaratan administrasi penerbitan lisensi Instruktur Pengamanan Penerbangan;
• Direktorat Keamanan Penerbangan melakukan evaluasi permohonan;
• Direktur menerbitkan tagihan PNBP;
• Pemohon melakukan pembayaran PNBP;
• Direktorat Keamanan Penerbangan melakukan penjadwalan pelaksanaan uji kecakapan Lisensi;
• Peserta mengikuti pelaksanaan uji kecapakan lisensi;
• Validasi lisensi personel pengamanan penerbangan.

• verifikasi berkas permohonan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima;
• Lisensi diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil ujian diumumkan.

Lisensi berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

1. Untuk penerbitan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dikenakan biaya PNBP sebesar : Rp.495.000,-/lisensi.
2. Untuk perpanjangan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dikenakan biaya PNBP sebesar : Rp.445.000,-/lisensi.

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

1. Stakeholder Penerbangan (Penumpang, Personel Pesawat Udara, Pemegang Pas Bandara, Karyawan Operator Penerbangan);
2. Bukti identitas (Boarding Pass/Tiket/ID Crew/Pas Bandara/ID Operator Penerbangan);
3. Bukti terkait informasi keamanan penerbangan (Foto/Video).

1. Pemohon mengisi formulir pelaporan dan mengunggah (upload) bukti identitas diri dan bukti terkait informasi keamanan penerbangan yang akan diberikan;
2. Tim penanganan laporan dari Kantor Otoritas Bandara sesuai wilayah kerja bandara terkait melakukan validasi informasi dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Otoritas Bandara apabila laporan dinyatakan valid;
3. Disposisi Laporan dari Kepala Kantor Otoritas Bandara secara berjenjang kepada Inspektur Penerbangan yang akan ditugaskan;
4. Inspektur Keamanan Penerbangan di Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan analisa informasi dan tindak lanjut (jika diperlukan) atas informasi tersebut;
5. Verifikasi dan pengesahan hasil tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Kepala Kantor dapat meneruskan hasil tindak lanjut kepada Direktorat Keamanan Penerbangan jika masih diperlukan tindak lanjut tingkat Nasional;
7. Tim penanganan laporan dari Direktorat Keamanan Penerbangan melakukan validasi hasil tindak lanjut laporan dan meneruskannya kepada Direktur Keamanan Penerbangan apabila hasil tindak lanjut dinyatakan valid;
8. Disposisi Laporan dari Direktorat Keamanan Penerbangan secara berjenjang kepada Inspektur Penerbangan yang akan ditugaskan;
9. Inspektur Keamanan Penerbangan di Direktorat Keamanan Penerbangan melakukan analisa informasi dan tindak lanjut (jika diperlukan) atas informasi tersebut;
10. Verifikasi dan pengesahan hasil tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Direktur Keamanan Penerbangan.

1. Validasi informasi keamanan penerbangan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima;
2. Analisa dan tindak lanjut terhadap informasi keamanan penerbangan dilakukan paling lama 7 (tiga) hari kerja sejak Inspektur Keamanan Penerbangan menerima disposisi penugasan.

-

-

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 8 DJPU Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 13 DJPU Tahun 2024 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 20 DJPU Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 24 DJPU Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Materi Ajar, Rencana Ajar (Lesson Plan), dan Modul Pelatihan (Training Module) Keamanan Penerbangan.

Persyaratan administrasi pembuatan akun:

1. Surat permohonan pengajuan pembuatan akun;
2. Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Training Procedure Manual/TPM) bagi Lembaga Diklat yang sudah memiliki izin pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
3. NIB dari sistem OSS;
4. Surat pendelegasian sebagai administrator akun dari Lembaga Diklat;
5. Pakta integritas yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Lembaga Diklat

Persyaratan administrasi pengajuan pengesahan dokumen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Training Procedure Manual/TPM):

1. Surat permohonan pengajuan pengesahan dokumen;
2. Rencana bisnis (business plan) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Persyaratan administrasi pengajuan persetujuan perubahan (amandemen) dokumen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Training Procedure Manual/TPM):

1. Surat permohonan pengajuan pengesahan dokumen;

Prosedur pengajuan pembuatan akun:

1. Pemohon melakukan registrasi pembuatan akun pada website dengan mengisi data Lembaga Diklat dan melengkapi persyaratan administrasi.
2. Permohonan akan diverifikasi oleh admin website sebelum dapat digunakan.

Prosedur pengajuan pengesahan dokumen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Training Procedure Manual/TPM):

1. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan dokumen dengan mengisi data terkait, melengkapi persyaratan administrasi pada website;
2. Pemohon melakukan penyusunan dokumen di dalam website;
3. Direktorat Keamanan Penerbangan akan memverifikasi kelengkapan berkas;
4. Penerbitan kode billing tagihan PNBP;
5. Pemohon melakukan pembayaran PNBP;
6. Pemohon memilih jadwal pelaksanaan presentasi dokumen;
7. Pelaksanaan presentasi dokumen dan proses perbaikan terhadap hasilnya;
8. Pemohon memilih jadwal pelaksanaan verifikasi lapangan;
9. Pelaksanaan verifikasi lapangan dan proses pemenuhan terhadap hasilnya;
10. Pengesahan terhadap dokumen yang telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan oleh Direktur Keamanan Penerbangan.

Prosedur pengajuan persetujuan perubahan (amandemen) dokumen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Training Procedure Manual/TPM):

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan perubahan (amandemen) dokumen dengan mengisi data terkait, melengkapi persyaratan administrasi dan memilih dokumen yang akan dilakukan perubahan (amandemen) pada website;
2. Pemohon melakukan perubahan (amandemen) pada dokumen yang telah dipilih di dalam website;
3. Direktorat Keamanan Penerbangan akan memverifikasi kelengkapan berkas;
4. Pemohon memilih jadwal pelaksanaan presentasi perubahan (amandemen) dokumen;
5. Pelaksanaan presentasi perubahan (amandemen) dokumen dan proses perbaikan terhadap hasilnya;
6. Direktorat Keamanan Penerbangan akan mengevaluasi kritikalitas perubahan (amandemen);
7. Jika perubahan (amandemen) dinyatakan kritikal maka akan diterbitkan kode billing tagihan PNBP;
8. Pemohon melakukan pembayaran PNBP;
9. Pemohon memilih jadwal pelaksanaan verifikasi lapangan;
10. Pelaksanaan verifikasi lapangan dan proses pemenuhan terhadap hasilnya;
11. Penerbitan Persetujuan terhadap perubahan (amandemen) dokumen yang telah dinyatakan sesuai ketentuan oleh Direktur Keamanan Penerbangan;
12. Jika setelah evaluasi kritikalitas, perubahan (amandemen) dinyatakan non-kritikal maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan persetujuan perubahan (amandemen) yang telah sesuai ketentuan secara internal oleh pimpinan Lembaga Diklat.

1. Verifikasi kelengkapan berkas permohonan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan diterima;
2. Analisa dan evaluasi hasil presentasi dokumen / perubahan dokumen dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan presentasi dokumen / perubahan dokumen;
3. Pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap rekomendasi hasil presentasi dokumen / perubahan dokumen paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak rekomendasi hasil presentasi diterima;
4. Analisa dan evaluasi hasil verifikasi lapangan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan presentasi dokumen / perubahan dokumen;
5. Pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap rekomendasi hasil verifikasi lapangan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak rekomendasi hasil verifikasi lapangan diterima.

Tidak ada masa berlaku namun dinamis terhadap perubahan regulasi terkait dan perubahan operasional Lembaga Diklat.

Biaya / Tarif PNBP sebesar: Rp.5.150.000,-/izin.

belum tersedia.

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 138 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan.

1. Surat permohonan sertifikat fasilitas keamanan penerbangan;
2. Data peralatan Keamanan penerbangan yang akan di sertifikasi.

1. Pemohon mengunggah (upload) surat permohonan sertifikat fasilitas keamanan penerbangan dengan melampirkan data peralatan keamanan penerbangan yang akan disertifikasi;
2. Direktorat Keamanan Penerbangan memverifikasi berkas :
3. Sistem menerbitkan tagihan PNBP;
4. pemohon melakukan pembayaran PNBP;
5. pemohon memilih jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian peralatan keamanan penerbangan;
6. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian peralatan keamanan penerbangan sesuai jadwal;
7. validasi hasil pemeriksaan dan pengujian peralatan keamanan penerbangan.

1. surat pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian diterima paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap;
2. Sertifikat fasilitas keamanan penerbangan diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan dan pengujian fasilitas keamanan penerbangan selesai;

Sertifikat fasilitas keamanan penerbangan berlaku selama fasilitas keamanan penerbangan memenuhi standar teknis operasi dan selama fasilitas keamanan penerbangan tidak dialihkan kepemilikannya.

1. Untuk penerbitan sertifikat fasilitas keamanan penerbangan dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.3.000.000,-/sertifikat untuk peralatan keamanan penerbangan Kelompok A.
2. Untuk penerbitan sertifikat fasilitas keamanan penerbangan dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.2.750.000,-/sertifikat untuk peralatan keamanan penerbangan Kelompok B
3. Untuk pembaharuan sertifkat fasilitas keamanan penerbangan dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.1.760.000,-/sertifikat untuk peralatan keamanan penerbangan kelompok A;
4. Untuk pembaharuan sertifkat fasilitas keamanan penerbangan dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.1.520.000,-/sertifikat untuk peralatan keamanan penerbangan kelompok B.

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 17 DJPU Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Keamanan Penerbangan

1. Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara
   • SK Inspektur atau Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
   • SK Pejabat di bidang keamanan penerbangan
2. Objek pengawasan (UPBU, BUBU, BUAU, PAUA, Perum LPPNPI, Lembaga Diklat Keamanan Penerbangan, Regulated Agent, Known Consignor, Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara)

Surat permohonan dari Pimpinan Instansi atau Perusahaan yang dilengkapi dengan persyaratan mengacu Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 24 Tahun 2023 Tentang Prosedur Penanganan Informasi Keamanan Penerbangan Sensitif

1. Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara menyusun program kerja pengawasan keamanan penerbangan
2. Tim Inspektur menyiapkan dokumen surat pemberitahuan pengawasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan surat tugas
3. Direktur/Kepala Kantor menyetujui surat pemberitahuan pengawasan dan surat tugas
4. Objek Pengawasan menerima surat pemberitahuan dan mengisi form self assessment yang dilengkapi dengan evidence sesuai Protocol Question serta data dukung lainnya.
5. Tim inspektur melakukan kegiatan pengawasan menggunakan checklist pengawasan dengan mempertimbangkan isian self assessment, evidence dan data dukung yang telah disiapkan oleh Objek Pengawasan.
6. Penyusunan dokumen berita acara pelaksanaan pengawasan oleh Tim Inspektur
7. Penyusunan laporan hasil pengawasan dan surat hasil pengawasan oleh Tim Inspektur
8. Direktur/Kepala Kantor menyetujui surat hasil pengawasan
9. Objek Pengawasan menerima surat hasil pengawasan, apabila terdapat temuan pada hasil pengawasan, Objek Pengawasan harus menyampaikan rencana tindakan perbaikan beserta target waktu penyelesaiannya.
10. Tim Inspektur mengevaluasi rencana tindakan perbaikan
11. Direktur/Kepala Kantor menyetujui surat evaluasi rencana tindakan perbaikan
12. Objek Pengawasan menyampaikan tindakan perbaikan disertai dengan evidence sesuai dengan rencana tindakan perbaikan dan target waktu penyelesaian yang telah disetujui sampai dengan seluruh temuan dinyatakan closed.
13. Tim Inspektur mengevaluasi tindakan perbaikan dan evidence yang diberikan Objek Pengawasan
14. Direktur/Kepala Kantor menyetujui surat evaluasi tindakan perbaikan

1. Surat pemberitahuan Pengawasan dikirimkan ke Objek Pengawasan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan
2. Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Keamanan Penerbangan dibuat dengan jangka waktu sebagai berikut:
   • laporan Audit paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
   • laporan Inspeksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
   • laporan Pengujian (test) paling lama 5 (lima) hari kerja.
3. Objek Pengawasan wajib menyampaikan rencana tindakan perbaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak surat hasil pengawasan diterima

-

-

Sistem Aplikasi Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan merupakan sistem berbasis elektronik yang digunakan sebagai media dalam proses penerbitan dan perubahan sertifikasi penyelenggara penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan secara daring (elektronik).

Melalui sistem aplikasi, penyelenggara pelayanan mengajukan permohonan sertifikasi dengan menyampaikan dokumen persyaratan dan proses memperoleh sertifikat penyelenggara manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

1. Undang – Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Bab XII tentang Navigasi Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 55 Tahun 2016 Tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional sebagaimana diubah melalui PM 9 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 65 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 29 Tahun 2021 tentang PKPS Bagian 172 Tentang Penyelenggara Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara PR 03 tahun 2022 tentang SI 172-01 Tata Cara Sertifikasi Penyelenggara Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara KP 151 Tahun 2016 tentang MOS 172-01 Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara KP 220 Tahun 2016 tentang MOS 172-02 Aerodrome Flight Information Service (AFIS);
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika yang ditetapkan oleh Direktur Navigasi Penerbangan.

Untuk dapat menggunakan layanan sistem aplikasi sertifikasi, pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan penyelenggara pelayanan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan yang berbentuk organisasi berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemohon memiliki perangkat teknologi informasi dan jaringan internet untuk mengakses sistem aplikasi sertifikasi;
3. Pemohon melakukan registrasi akun pengguna pada sistem aplikasi dengan mengisi data identitas organisasi dan penanggung jawab secara lengkap dan benar.
4. Pemohon menyampaikan Formulir pengajuan akun user yang memuat informasi seperti:

• Nama;
• Instansi;
• NIP/NIK;
• Jabatan;
• Email;
• Nomor Telepon; dan
• Alamat.

1. Peryaratan administrasi untuk pengajuan sertifikasi penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan yaitu;

1. Formulir yang paling sedikit memuat informasi:
   • nama dan alamat pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab atas unit kerja tersebut;
   • lokasi dimana pelayanan akan diberikan;
   • ruang udara dan/atau aerodrome dimana pelayanan akan diberikan;
   • jam operasi yang diajukan; dan
   • jenis pelayanan dan fasilitas telekomunikasi penerbangan;

• Manual Operasi;
• Standard Operational Procedure (SOP) dan Letter of Coordination Agreement LOCA masing-masing unit pelayanan yang diajukan pemohon;
• Manual Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System/SMS) yang dilengkapi dengan acceptance letter;

1. Pemohon melakuan registrasi pada website sistem sertifikasi dengan mengisi data organisasi dan data akun;
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi dan unggah (upload) formulir permohonan secara elektronik;
3. Pemohon mengunggah seluruh dokumen persyaratan sertifikasi secara elektronik;

Sertifikasi 172 dilaksanakan dalam 5 tahapan, yaitu :

1. Pre application phase dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima;
2. Formal application phase dilakukan paling cepat 5 (lima) hari atau paling lama 20 (dua puluh lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima;
3. Document application phase dilakukan paling cepat 5 (lima) hari atau paling lama 20 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal verifikasi dokumen ditetapkan di surat penyampaian hasil formal application;
4. Demonstration & verification phase dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal verifikasi lapangan dan wawancara dilaksanakan;
5. Certification phase dilakukan 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya hasil demonstration & verification phase;

Catatan.

Cepat atau lambatnya proses tergantung dari kelengkapan dokumen dan data dukung yang disampaikan oleh pemohon termasuk juga proses perbaikan oleh pemohon terdapat catatan hasil evaluasi proses tim sertifikasi.

PNBP paling lambat dibayarkan 30 (tiga puluh) hari sejak surat tagihan diterbitkan.

Layanan sistem aplikasi sertifikasi Penyelenggara Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan tersedia setiap saat selama sistem aplikasi beroperasi dan dapat diakses oleh pemohon sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Biaya atau tarif layanan sistem aplikasi sertifikasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara KP 151 Tahun 2016 tentang MOS 172-01 Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan; dilaksanakan dan dikenakan sesuai dengan jenis pelayanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

SOP nomor 02/SOP/DNP.V2/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Manjemen Lalu Lintas Penerbangan.

Sistem Aplikasi Sertifikasi Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika merupakan sistem berbasis elektronik yang digunakan sebagai media dalam proses penerbitan sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika secara daring (elektronik).

Melalui sistem aplikasi, penyelenggara pelayanan mengajukan permohonan sertifikasi dengan menyampaikan dokumen persyaratan dan proses memperoleh sertifikat penyelenggara pelayanan informasi aeronautika yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

1. Undang – Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Bab XII tentang Navigasi Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 55 Tahun 2016 Tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional sebagaimana diubah melalui PM 9 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 9 Tahun 2023 tentang PKPS Bagian 175 Tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara KP 235 Tahun 2017 tentang SI 175-02 Pemberian Persetujuan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara KP 424 Tahun 2015 tentang MOS 175-04 Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika;
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika yang ditetapkan oleh Direktur Navigasi Penerbangan.

Untuk dapat menggunakan layanan sistem aplikasi sertifikasi, pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan penyelenggara pelayanan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan informasi aeronautika yang berbentuk organisasi berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemohon memiliki perangkat teknologi informasi dan jaringan internet untuk mengakses sistem aplikasi sertifikasi;
3. Pemohon melakukan registrasi akun pengguna pada sistem aplikasi dengan mengisi data identitas organisasi dan penanggung jawab secara lengkap dan benar.

1. Pemohon melakuan registrasi pada website sistem sertifikasi dengan mengisi data organisasi dan data akun;
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi dan unggah (upload) formulir permohonan secara elektronik;
3. Pemohon mengunggah seluruh dokumen persyaratan sertifikasi secara elektronik;

Jangka waktu proses dan penyelesaian layanan sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika dilaksanakan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang ditetapkan dalam SOP Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika.

Layanan sistem aplikasi sertifikasi tersedia setiap saat selama sistem aplikasi beroperasi dan dapat diakses oleh pemohon sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Biaya atau tarif layanan sistem aplikasi sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika dilaksanakan dan dikenakan sesuai dengan jenis pelayanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Annex 10 Volume IV – Surveillance; dan
3. PR 6 DJPU Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pemberian alokasi System Area Code (SAC), System Identification Code (SIC), Interrogator Identifier (II) code, kode ICAO 24-Bit Address, kode Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz pada Pelayanan Navigasi Penerbangan.

1. Mengisi permohonan penerbitan izin Kode ICAO 24-Bit Address untuk Pesawat Udara, peralatan dan/atau kendaraan;
2. Salinan Air Operator Certificate (AOC), Operating Certificate (OC) atau Surat keterangan Phase III “Document Evaluation” bagi pemohon yang sedang dalam proses sertifikasi initial AOC/OC;
3. Salinan Certificate of Registration (C of R) atau Surat Alokasi Tanda Pendaftaran Pesawat Udara; dan
4. Bagi Peralatan dan/atau Kendaraan mengisi informasi spesifikasi teknis Peralatan dan/atau Kendaraan.

1. Direktur akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penerbitan alokasi kode yang disampaikan Pemohon Alokasi;
2. Untuk berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan, Direktur akan melakukan penolakan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berkas diterima;
3. Untuk berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Direktur akan menerbitkan kode bayar PNBP yang harus dibayarkan oleh Pemohon Alokasi;
4. Direktur atas nama Direktur Jenderal melakukan penetapan alokasi ICAO 24-Bit Address paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Alokasi Kode ICAO 24-Bit Address yang telah disetujui dapat di cetak melalui mesin cetak mandiri yang terdapat di Direktorat.

1. Pemegang alokasi harus melaporkan kepada Direktur apabila:
   • Pesawat Udara, Peralatan dan/atau Kendaraan sudah tidak beroperasi;
   • Pesawat Udara, Peralatan dan/atau Kendaraan sudah dipindahtangankan ke pihak lain; dan
   • Pesawat Udara, Peralatan dan/atau Kendaraan mengalami perubahan tandapendaftaran.

1. Pemegang alokasi Kode ICAO 24-Bit Address wajib melaporkan Kode ICAO 24-Bit Address yang masih beroperasi secara berkala setiap 2(dua) tahun. Alokasi kode yang tidak dilaporkan selama 2 (dua) periode pelaporan berturut – turut dinyatakan tidak berlaku;
2. Pemegang alokasi yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan perundang-undangan terkait pengenaan sanksi adminitratif terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan.

1. Untuk pemberian alokasi kode ICAO 24-bit Address dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.100.000,-/alokasi kode.

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6644);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (CASR Part 172) tentang penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas Penerbangan dan Telekomunikasi Penerbangan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 176);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

1. Formulir permohonan.
2. Dokumen Manual Operasi dan lampirannya
3. Surat pernyataan tertulis bermaterai yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan isi Manual Operasi
4. Salinan manual sistem manajemen keselamatan (Safety Management System/SMS) yang dilengkapi dengan acceptance letter; dan
5. Dokumen Konsep Operasi yang telah disetujui oleh Direktur.

1. Pre-application phase merupakan tahapan awal dimana pemohon melakukan persiapan pengajuan sertifikasi, diantaranya dapat berupa pemenuhan dokumen persyaratan sertifikasi, bimbingan penyusunan persyaratan dan/ atau berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, terkait dengan rencana pengajuan sertifikasi serta persyaratan dan peraturan sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan.
2. Formal application phase tahapan dimana pemohon mengajukan usulan secara formal dalam bentuk surat permohonan tertulis yang diajukan kepada Direktur Jenderal;
3. Document compliance phase merupakan tahapan verifikasi kesesuaian dokumen standar pelayanan paling sedikit evaluasi terhadap dokumen Manual Operasi dan SOP masing-masing unit pelayanan yang diajukan pemohon. Dalam tahap ini Direktur Jenderal dapat meminta pemohon memberikan informasi atau dokumen lain yang diperlukan.;
4. Demonstration and verification phase merupakan tahapan verifikasi lapangan dimana dilakukan evaluasi kesesuaian fasilitas dan peralatan di lokasi unit pelayanan. Dalam tahap ini Direktur Jenderal dapat :
   • Meminta pemohon untuk melakukan demonstrasi peralatan atau prosedur yang dimiliki guna mengevaluasi kemampuan pemohon menyelenggarakan pelayanan melalui observasi secara langsung;
   • Meminta pemohon untuk memberikan informasi atau salinan dokumen yang diperlukan secara tertulis; atau
   • Melakukan wawancara kepada pemohon guna memastikan kesiapan fasilitas pelayanan telekomunikasi penerbangan.
5. Certification phase merupakan tahapan evaluasi keseluruhan hasil verifikasi yang dilakukan dan penerbitan sertifkat. Dalam membuat keputusan penerbitan sertifikat, Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak sebagian atau keseluruhan dari permohonan yang diajukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai beriku.
   • data dukung yang terdapat dalam surat permohonan atau dokumen lain yang disampaikan;
   • catatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan / atau
   • hasil demontrasi peralatan atau prosedur yang telah dilaksanakan pemohon.
6. Informasi persetujuan atau penolakan penerbitan sertifikat penyelenggara disampaikan melalui surat Direktur Jenderal kepada pemohon.
7. Sertifikasi penyelenggara pelayanan dapat menggunakan sistem berbasis teknologi informasi.

1. Sertifikat penyelenggara pelayanan berlaku sejak tanggal diterbitkan sepanjang memberikan pelayanan dan dievaluasi paling sedikit setiap 5 (lima) tahun.
2. Sertifikat penyelenggara pelayanan dinyatakan tidak berlaku apabila diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penerbitan perubahan sertifikat dilaksanakan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggarapelayanan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Aplikasi masih dalam tahap pengembangan dan pelengkapan prosedur
2. Aplikasi dalam tahap trial and running

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 69-01 (Staff Instruction Part 69-01) Prosedur dan Tata Cara Pengujian Lisensi dan Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 69-02 (Staff Instruction Part 69-02) Prosedur dan Tata Cara Pengujian Lisensi dan Rating Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan, Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan, Personel Pelayanan Informasi Aeronautika dan Personel Perancang Prosedur Penerbangan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 15 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Bagian 69-01 (Manual of Standard Part 69-01) Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 18 Tahun 2023 (Manual of Standard part 69-02) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan, Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan, Personel Pelayanan Informasi Aeronautika dan Personel Perancang Prosedur Penerbangan;

1. Pemohon Lisensi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan dan Perancang Prosedur Penerbangan paling rendah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Pemohon Lisensi Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Telekomunikasi Penerbangan, dan Pelayanan Informasi Aeronautika paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun.
3. Surat permohonan;
4. Formulir permohonan;
5. Pas foto 2 (dua) lembar dengan ukuran 3x4 cm dengan latar belakang warna merah;
6. Salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor untuk Warga Negara Asing;
7. Sertifikat kesehatan:
8. Sertifikat kompetensi teknis dibidangnya;
9. Sertifikat kemampuan berbahasa inggris:
10. Salinan bukti pembayaran PNBP.

1. Sertifikat kesehatan:
   • Sertifikat Kesehatan kelas 3 bagi pemohon lisensi pemandu lalu lintas penerbangan;
   • Sertifikat Kesehatan kelas 3 atau surat keterangan sehat bagi pemohon lisensi pemandu komunikasi penerbangan, teknik telekomunikasi penerbangan, pelayanan informasi aeronautika, dan perancang prosedur penerbangan.
2. Sertifikat kemampuan berbahasa inggris:
   • Sertifikat ICAO Language Proficiency paling rendah level 4 (operational level) untuk pemohon lisensi pemandu lalu lintas penerbangan dan pemandu komunikasi penerbangan
   • Sertifikat TOEIC dengan nilai sekurang-kurangnya 405 (intermediate) untuk pemohon lisensi personel teknik telekomunikasi penerbangan, pelayanan informasi aeronautika, dan perancang prosedur penerbangan.

1. Pemohon mengunggah (upload) surat permohonan pengajuan penerbitan lisensi personel navigasi penerbangan dengan melampirkan data peserta dan persyaratan administrasi penerbitan Lisensi Personel Navigasi Penerbangan;
2. Direktorat Navigasi Penerbangan memverifikasi berkas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan;
3. Apabila persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, Direktorat Navigasi Penerbangan akan memberitahukan jadwal pelaksanaan ujian paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan ujian;
4. Apabila persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap, Direktorat Navigasi Penerbangan akan menyampaikan surat penolakan beserta alasannya;
5. Pemohon/peserta mengikuti ujian lisensi personel navigasi penerbangan;
6. Setelah proses pengujian selesai, peserta yang dinyatakan lulus ujian akan memperoleh pengesahan dari Direktur Navigasi Penerbangan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
7. Buku Lisensi yang telah disahkan disampaikan kepada pemohon paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

Lisensi berlaku sampai dengan pemegang lisensi berusia 65 (enam puluh lima) tahun.

Untuk penerbitan Lisensi Personil Navigasi Penerbangan dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.550.000,-/lisensi.

Serta melampirkan data dukung layanan, seperti format dokumen, formulir, SOP, atau petunjuk teknis (apabila tersedia), yang dapat disampaikan dalam bentuk lampiran surat atau tautan Google Drive yang dapat diakses.

SOP nomor 02/SOP/DNP.V2/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Manjemen Lalu Lintas Penerbangan.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4075);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dana Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 tahun 2020 tentang Inspector Training System (ITS) Bagi Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 283 tentang petunjuk teknis Inspector Training System Inspektur Navigasi Penerbangan

1. Berstatus ASN di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I-X di Bidang P2BU dan/atau Direktorat Navigasi Penerbangan dan/atau Pejabat Struktural di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Surat Keputusan Pengangkatan Inspektur Navigasi Penerbangan (apabila ada);
3. Memiliki akun PESATS.

1. Training Manager menyampaikan jenis pelatihan, tanggal pelaksanaan, lembaga penyelenggara dan kuota pelatihan yang telah disetujui oleh Direktur;
2. Program Manager menginput pelatihan, jadwal pelatihan, lembaga penyelenggara dan kuota;
3. Inspektur Navigasi Penerbangan (pemohon) mendaftar pelatihan yang ingin diikuti;
4. Program Manager memilih peserta sesuai dengan yang telah mendaftar dan melaporkan pada Training Manager;
5. Pembuatan administrasi pelatihan dan pelaksanaan pelatihan oleh lembaga pelatihan;
6. Lembaga pelatihan membuat laporan pelaksanaan dan mengupload pada PESATS dan mengupload sertifikat pada masing-masing training record Inspektur Navigasi Penerbangan;
7. Inspektur Navigasi Penerbangan (pemohon) mendapatkan sertifikat pelatihan;
8. Training Manager dan Program Manager mendapat laporan pelaksanaan pelatihan.

Inspector Training System: 6 Hari Kerja (Untuk penyelenggaraan pelatihan)

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 69-01 (Staff Instruction Part 69-01) Prosedur dan Tata Cara Pengujian Lisensi dan Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 69-02 (Staff Instruction Part 69-02) Prosedur dan Tata Cara Pengujian Lisensi dan Rating Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan, Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan, Personel Pelayanan Informasi Aeronautika dan Personel Perancang Prosedur Penerbangan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 15 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Bagian 69-01 (Manual of Standard Part 69-01) Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 18 Tahun 2023 (Manual of Standard part 69-02) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan, Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan, Personel Pelayanan Informasi Aeronautika dan Personel Perancang Prosedur Penerbangan.

1. Penerbitan Rating
   • Surat permohonan penerbitan rating;
   • Formulir permohonan penerbitan rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
   • Buku lisensi (asli) personel pemandu lalu lintas penerbangan;
   • Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;
   • Salinan sertifikat ICAO Language Proficiency paling rendah level 4 (operational level) yang berlaku;
   • Salinan sertifikat kompetensi dari lembaga pelatihan sesuai dengan jenis rating;
   • ATC Personal Logbook; dan
   • Surat rekomendasi dari OJTI.
2. Perpanjangan Rating
   • Surat permohonan perpanjangan rating;
   • Formulir permohonan perpanjangan rating personel pemandu lalu lintas penerbangan;
   • Buku lisensi (asli) personel Pemandu Penerbangan;
   • Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;
   • Salinan sertifikat ICAO Language Proficiency paling rendah level 4 (operational level) yang berlaku; dan
   • ATC Personal Logbook

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan administrasi;
2. Administrator melakukan verifikasi berkas administrasi;
3. Direktur menyampaikan surat pelaksanaan pengujian rating;
4. Checker melaksanakan pengujian;
5. Penandatanganan lembar rating oleh Checker.

20 Hari Kerja

1. 6 bulan (PLLP);
2. 1 tahun (PKP dan PIA); dan
3. 2 tahun (TTP dan PANS OPS).

-

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 119 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61 (Staff Intruction CASR Part 61) Pengujian Radiotelephony.

1. Surat permohonan ujian radiotelephony yang diajukan kepada Direktur;
2. Mengisi formulir aplikasi;
3. Pas foto 2 (dua) lembar dengan ukuran 3x4 cm dengan latar belakang warna merah;
4. Salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor untuk Warga Negara Asing;
5. Salinan Student Pilot License atau Private Pilot License (PPL).

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan administrasi;
2. Examiner/Administrator melakukan verifikasi berkas administrasi;
3. Direktur menyampaikan surat pelaksanaan pengujian;
4. Examiner melaksanakan pengujian Radiotelephony;
5. Penerbitan Surat Keterangan Lulus Ujian Radiotelephony apabila memenuhi nilai minimum.

12 Hari Kerja

-

-

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 10 Tahun 2023 Perubahan atas KP 177 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Bagian 8900-5.14 Staff Instruction 8900-5.14) Tentang Pengujian Kecakapan Bahasa Inggris (English Language Proficiency Testing);
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 177 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Bagian 8900-5.14 Staff Instruction 8900-5.14) Tentang Pengujian Kecakapan Bahasa Inggris (English Language Proficiency Testing).

Pelayanan pada Assessment Rater oleh DGCA Administrator

1. Mencapai tingkat extended (Level 5) kecakapan Bahasa Inggris ICAO;
2. Telah mengikuti Training of Rater;
3. Memiliki pengalaman sebagai rater sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun (hanya berlaku bagi designated rater);
4. Memiliki pengalaman pada pelatihan bahasa inggris;
5. Memiliki kemampuan komunikasi bahasa inggris penerbangan dan pengetahuan mengenai dunia penerbangan;

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan administrasi;
2. DGCA Administrator melakukan verifikasi berkas administrasi;
3. Direktur menyampaikan surat pelaksanaan pengujian assessment rater;
4. DGCA Administrator melaksanakan pengujian;
5. Penerbitan Sertifikat IELP Rater.

IELP: 3 Hari Kerja (Monitoring Pelaksanaan Pengujian IELP menggunakan PESATS), 5 Hari Kerja (Pelaporan Pelaksanaan Pengujian IELP Menggunakan PESATS)

IELP: Jangka waktu penugasan bagi rater selama 2 (dua) tahun.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 Tentang Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 7 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis dan Operasi Bagian 143 (Manual of Standard Part 143) Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 32 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143-01 (Staff Instruction CASR Part 143-01) Prosedur dan Tata cara Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan.

1. Persyaratan Administrasi
   • Nama Perusahaan/Lembaga;
   • Lokasi tempat pelatihan;
   • Nama Pimpinan Perusahaan/Lembaga;
   • Jenis Pelatihan yang diusulkan
2. Persyaratan teknis
   • Memenuhi ketentuan organisasi;
   • Memenuhi ketentuan Sumber Daya Manusia (SDM);
   • Memenuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam bentuk training procedures manual (TPM);
   • Memenuhi ketentuan Kurikulum dan Silabus;
   • Memenuhi ketentuan fasilitas dan Peralatan Pelatihan;
   • Memenuhi ketentuan sistem penyimpanan dokumen dan rekaman;
   • Memenuhi ketentuan sistem kendali mutu; dan
   • Memenuhi kecukupan finansial bagi Pemohon yang memiliki badan hukum yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesiapan finansial untuk menyelenggarakan pelatihan.

1. Pre-application phase
   • Pemohon melakukan persiapan pengajuan sertifikasi, diantaranya dapat berupa pemenuhan dokumen persyaratan sertifikasi, bimbingan penyusunan persyaratan dan/atau berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, terkait dengan rencana pengajuan sertifikasi serta persyaratan dan peraturan-peraturan sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan;
2. Formal application phase
   • Pemohon mengajukan usulan melalui sistem Online Single Submission (OSS);
3. Document compliance phase
   • Kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal untuk mengecek kesesuaian dokumen standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya evaluasi terhadap dokumen Training Procedure Manual (TPM) dan prosedur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tiap jenis bidang pendidikan dan pelatihan (courseware) yang diajukan pemohon. Dalam tahap ini Direktur Jenderal dapat meminta Pemohon memberikan informasi atau dokumen lain yang diperlukan;
4. Demonstration and verification phase
   • Merupakan tahap verifikasi lapangan dimana dilakukan evaluasi kesesuaian fasilitas dan peralatan di lokasi pelatihan;
5. Certification phase
   • Merupakan tahapan evaluasi keseluruhan hasil verifikasi yang dilakukan dalam rangka penerbitan sertifikat.
   • Data dukung yang terdapat dalam surat permohonan atau dokumen lain yang disampaikan;
   • Catatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan/atau
   • Hasil demonstrasi fasilitas dan peralatan atau prosedur yang telah dilaksanakan Pemohon.

Sertifikat 143: 125 Hari Kerja

Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan berlaku sejak tanggal diterbitkan sepanjang lembaga pelatihan menyelenggarakan kegiatannya dan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Rp. 20.000.000 per Sertifikat

SOP Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan via PESATS.

1. Undang – Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (Online System);
4. PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Repbulik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik sektor Perhubungan Udara di bidang Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules);
9. Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 161 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP17/KUM/VII/2018 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Alokasi System Area Code (SAC), System Identification Code (SIC) dan Interrogator Identifier (II) Code, Kode Secondary Surveillance Radar Mode-S (SSR Mode-S) dan Kode Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz pada Pelayanan Navigasi Penerbangan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 17 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz;
12. Standar Operasional Prosedur Direktur Navigasi Penerbangan nomor 059/SOP/DNP.V.3/VI/2021 tentang Prosedur Penetapan Kode ELT 406 MHz Secara Online;
13. Surat Edaran Direktur Navigasi Penerbangan SE 51 Tahun 2019 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kode Secondary Surveillance Radar Mode-S (SIMODES) secara Elektronik dan SIMPONI pada Mode S dan ELT;
14. Surat Edaran Direktur Navigasi Penerbangan Nomor SE 001/DNP/II/2021 tentang Cetak Mandiri Dokumen AASL, Kode ELT 406 MHz, Kode Secondary Surveillance Radar Mode-S;
15. ANNEX 10 - Aeronautical Telecommunication - Volume III Communication Systems;
16. CASR Part 91 Amendment 2 General Operating and Flight;
17. CASR Part 121 Amendment 12 Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers;
18. CASR Part 135 Amendment 12 Certification and Operating Requirements: For Commuter and Charter Certificate.

1. Permohonan alokasi Kode ELT 406 MHz untuk Pesawat Udara Indonesia diajukan Pemohon Alokasi secara online melalui portal https://hubud.kemenhub.go.id/sipdnp/ dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   • mengisi permohonan alokasi Kode ELT 406 MHz;
   • mengisi informasi data teknis perangkat ELT 406 MHz;
   • melampirkan salinan Air Operator Certificate (AOC) atau salinan Operating Certificate (OC);
   • melampirkan salinan Certificate of Registration (C of R) atau surat alokasi tanda pendaftaran Pesawat Udara; dan
   • surat alokasi Kode ICAO 24-Bit Address, surat alokasi ICAO Aircraft Operator Designator dan serial number, atau TAC number perangkat ELT sesuai dengan jenis identifikasi Kode ELT 406 MHz yang diusulkan.
2. Permohonan alokasi Kode ELT 406 MHz untuk Pesawat Udara Negara diajukan Pemohon Alokasi secara online melalui portal https://hubud.kemenhub.go.id/sipdnp/ dengan persyaratan sebagai berikut:
   • melengkapi mengisi permohonan alokasi Kode ELT 406 MHz;
   • mengisi informasi data teknis perangkat ELT 406 MHz;
   • melampirkan salinan dokumen yang berisi registrasi, tipe dan serial number Pesawat Udara; dan
   • surat alokasi kode ICAO 24-Bit Address, surat alokasi ICAO Aircraft Operator Designator dan Serial Number, dan/atau TAC number perangkat ELT sesuai dengan jenis identifikasi kode ELT 406 MHz yang diusulkan.
3. Perubahan data teknis perangkat namun tidak terdapat perubahan alokasi kode ELT 406 MHz, dapat mengajukan permohonan pembaruan alokasi kode ELT 406 MHz secara online melalui portal: https://hubud.kemenhub.go.id/sipdnp/ dengan persyaratan sebagai berikut:
   • Mengisi permohonan pembaruan alokasi kode ELT 406 MHz;
   • Mengisi informasi data teknis perangkat ELT 406 MHz; dan
   • Mengunggah surat permohonan perubahan surat alokasi kode ELT 406 MHz yang memuat informasi data perangkat ELT 406 MHz yang berubah dan usulan baru.

Sesuai peraturan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 17 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz yaitu paling lambat 5 (Lima) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan pemohon telah melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sejumlah Rp 200.000 setiap alokasi kode.

No. Handphone : +62 811 1779 6223

• Terkait informasi yang lebih detail perihal pengaturan ELT 406 MHz di lingkungan Direktorat Navigasi Penerbangan, dapat dilihat pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 17 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz.

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating and Flight Rules);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (Aircraft Aeronautical Station License);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil Aviation Safety Regulations Part 21) tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures for Product and Parts);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 171 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-02 (Staff Instruction CASR 21-02) tentang Sertifikat Kelaikudaraan untuk Pesawat Udara dan Persetujuan Yang Berkaitan (Airworthiness Certification of Aircraft and Related Products);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 252 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.2 (Staff Instruction Part 8900-6.2) tentang Pemeriksaan Ramp (Ramp Inspection).

1. Salinan akte pendirian badan hukum atau identitas bagi pemohon perorangan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pemohon perorangan;
3. Surat Keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
4. Data dan Spesifikasi teknik perangkat yang akan dioperasikan;
5. Salinan Air Operator Certificate (AOC) atau Operating Certificate (OC);
6. Salinan Certificate of Registration (C of R) atau Surat alokasi tanda pendaftaran pesawat udara;
7. Salinan Informasi Registrasi Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz; dan
8. Izin Stasiun Radio (ISR) Pesawat Udara yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi Spektrum Frekuensi Radio.

1. Layanan perizinan Aeronautical Aircraft Station License (AASL) dapat diakses melalui tautan: https://hubud.kemenhub.go.id/. Pilih laman Sistem Informasi Navigasi Penerbangan.

2. Pada laman Sistem Informasi Navigasi Penerbangan, terdapat menu Aircraft Aeronautical Station License (AASL) yang digunakan untuk mengajukan perizinan Aircraft Aeronautocal Station License (AASL).

3. Pemohon dapat memilih menu Visit Web App untuk mengakses laman perizinan Aircraft Aeronautical Station License (AASL).

6. Pemohon dapat melakukan registrasi ketika telah melakukan pengisian terhadap berkas administrasi yang diperlukan dan selanjutnya Tim Administrator AASL akan melakukan verifikasi untuk melakukan pengecekan terhadap kesesuaian berkas administrasi tersebut, jika telah sesuai dapat melakukan login dengan memasukan Username dan Password yang telah diisi oleh pemohon.

Penerbitan permohonan AASL dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung dari permohonan yang diajukan.

Sertifikat AASL memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan sertifikat dan dapat diperpanjang.

Proses penerbitan AASL tanpa adanya biaya yang dikeluarkan.

Format dokumen, formulir, SOP, atau petunjuk teknis dapat diakses pada tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1WCg9Wseu71okQNG8eVrs9mN9TTWNbO6A?usp=sharing

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara.
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 110 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 171-10 (Advisory Circular Part 171-10) Tata Cara dan Prosedur Penggunaan Frekuensi Radio Untuk Kegiatan Penerbangan.

Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan merupakan bentuk legalitas yang menjadi dasar penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) oleh kementerian Komunikasi dan Digital. Direktorat Navigasi Penerbangan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penerbitan Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan yang dilakukan melalui aplikasi perizinan online Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan dan Pesawat Udara.

Dalam rangka penerbitan rekomendasi dimaksud, Direktorat Navigasi Penerbangan melaksanakan proses verifikasi kesesuaian data yang diajukan, meliputi aspek teknis perangkat radio darat penerbangan, kesesuaian penggunaan frekuensi radio darat penerbangan serta kepatuhan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku.

1. Aplikasi perizinan online Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan dan Pesawat Udara dapat diakses dengan http://202.61.105.41:8080/perizinan/isr/auth sebagaimana ditunjukan pada gambar dibawah ini.

2. Pemohon harus memiliki akun untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. Pendaftaran akun dapat dilakukan melalui fitur Create Account apabila pemohon belum memiliki akun. Setelah pemohon memilih fitur create account, aplikasi akan menampilkan halaman formulir pembuatan akun sebagai berikut:

4. Setelah mengisi dokumen persyaratan dan formulir pembuatan akun secara lengkap, pemohon dapat menekan tombol “Registration” (bewarna biru) pada gambar diatas sehingga pemohon memperoleh akun untuk mengakses aplikasi perizinan online Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan dan Pesawat Udara dengan username dan password yang telah didaftarkan.

5. Berikut merupakan tampilan aplikasi perizinan online Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan dan Pesawat Udara setelah pemohon berhasil melakukan login untuk mengakses aplikasi tersebut.

6. Selanjutnya, pemohon dapat memilih menu “New Land Radio” sehingga muncul tampilan sebagai berikut.

7. Pada halaman “New Land Radio”, pemohonon dapat memilih tombol “Add” (bewarna biru di kiri atas), sehingga muncul tampilan form seperti gambar di bawah ini.

8. Selanjutnya, pemohon dapat mengisi formulir dan menggunggah beberapa dokumen persyaratan sesuai dengan tampilan sebagaimana terdapat pada gambar diatas, dengan penjelasan sebagai berikut:

9. Setelah mengisi formulir secara lengkap, pemohon dapat memilih tombol “Save” (bewarna biru dibawah) pada gambar diatas untuk mengajukan Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan kepada Direktorat Navigasi Penerbangan.

Pemohon dapat menyampaikan permohonan melalui aplikasi perizinan online Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan dan Pesawat Udara dengan alur pelayanan sebagai berikut:

Penerbitan Rekomendasi ISR Darat Penerbangan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung dari saat pemohon mengajukan permohonan dengan data yang lengkap dan sesuai. Rekomendasi ISR Darat Penerbangan tersebut dapat dilakukan pembaharuan apabila masa berlaku Izin Stasiun radio Penerbangan yang dikeluarkan oleh Kemkomdigi telah habis atau terdapat hal lain yang mengharuskan adanya perubahan.

Format Surat Penunjukan Admin oleh Perusahaan

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan Di Pesawat Udara.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara.

Rekomendasi Izin Stasiun Radio Pesawat Udara merupakan bentuk legalitas yang menjadi dasar penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) oleh kementerian Komunikasi dan Digital. Direktorat Navigasi Penerbangan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penerbitan Rekomendasi Izin Stasiun Radio Pesawat Udara yang dilakukan melalui aplikasi perizinan online Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan dan Pesawat Udara.

Dalam rangka penerbitan rekomendasi dimaksud, Direktorat Navigasi Penerbangan melaksanakan proses verifikasi kesesuaian data yang diajukan, meliputi aspek teknis perangkat radio pesawat udara, kesesuaian penggunaan frekuensi radio pesawat udara serta kepatuhan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku.

1. Aplikasi perizinan online Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan dan Pesawat Udara dapat diakses melalui tautan: http://202.61.105.41:8080/perizinan/isr/auth dengan tampilan aplikasi sebagaimana ditunjukan pada gambar dibawah ini.

2. Pemohon harus memiliki akun untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. Pendaftaran akun dapat dilakukan melalui fitur Create Account apabila pemohon belum memiliki akun. Setelah pemohon memilih fitur create account, aplikasi akan menampilkan halaman formulir pembuatan akun sebagai berikut:

4. Setelah mengisi dokumen persyaratan dan formulir pembuatan akun secara lengkap, pemohon dapat menekan tombol “Registration” (bewarna biru) pada gambar diatas sehingga pemohon memperoleh akun untuk mengakses aplikasi perizinan online Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan dan Pesawat Udara dengan username dan password yang telah didaftarkan.

5. Berikut merupakan tampilan aplikasi perizinan online Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan dan Pesawat Udara setelah pemohon berhasil melakukan login untuk mengakses aplikasi tersebut.

6. Selanjutnya, pemohon dapat memilih menu “New Aircraft Radio” sehingga muncul tampilan sebagai berikut.

7. Pada halaman “New Aircraft Radio”, pemohon dapat memilih tombol “Add” (bewarna biru di kiri atas), sehingga muncul tampilan form seperti gambar di bawah ini.

8. Selanjutnya, pemohon dapat mengisi formulir sesuai dengan tampilan sebagaimana terdapat pada gambar diatas, dengan penjelasan sebagai berikut:

9. Setelah mengisi formulir secara lengkap, pemohon dapat memilih tombol “Save” (bewarna biru dibawah) pada gambar diatas untuk mengajukan Rekomendasi Izin Stasiun Radio Pesawat Udara kepada Direktorat Navigasi Penerbangan.

Pemohon dapat menyampaikan permohonan melalui aplikasi perizinan online Rekomendasi Izin Stasiun Radio Darat Penerbangan dan Pesawat Udara dengan alur pelayanan sebagai berikut:

Penerbitan Rekomendasi Izin Stasiun Radio Pesawat Udara dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung dari saat pemohon mengajukan permohonan dengan data yang lengkap dan sesuai. Rekomendasi Izin Stasiun Radio Pesawat Udara tersebut dapat dilakukan pembaharuan apabila masa berlaku Izin Stasiun Radio yang dikeluarkan oleh Kemkomdigi telah habis atau terdapat hal lain yang mengharuskan adanya perubahan.

Format Surat Penunjukan Admin oleh Perusahaan

1. Undang Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang dilayani Indonesia.
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor. PR 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia dengan Sistem Berbasis Teknologi Informasi.

Direktorat Navigasi Penerbangan memiliki tugas pokok dan fungsi pemberian persetujuan pengoperasian pesawat udara tanpa awak (PUTA). Saat ini, proses pemberian persetujuan tersebut dilakukan secara online menggunakan aplikasi SidopiGo.

Pada tahun 2021, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) meluncurkan Aplikasi Sidopi yang memuat 2 (dua) modul yaitu Pendaftaran PUTA dan Sertifikat Remote Pilot. Guna meningkatkan efektifitas pelayanan, pada tahun 2022 Direktorat Navigasi Penerbangan berinisiatif mengintegrasikan proses persetujuan pengoperasian PUTA ke dalam aplikasi Sidopi sehingga memiliki 3 (tiga) modul dan dinamakan aplikasi SidopiGo.

Proses pemberian persetujuan pengoperasian PUTA meliputi pelaksanaan Safety Risk Assessment (SRA) oleh Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) dan penerbitan persetujuan pengoperasian PUTA oleh Direktorat Navigasi Penerbangan telah diimplementasikan sejak Mei 2024.

1. Aplikasi SidopiGo merupakan aplikasi online berbasis web dengan alamat https://imsis-djpu.dephub.go.id/SidopiGO/Web/. Alur permohonan layanan persetujuan pengoperasian PUTA sebagai berikut:

2. Pemohon dapat mengakses website SidopiGo di atas, dengan memasukkan username dan password akun yang telah dimiliki. Tampilan website seperti gambar di bawah ini.

3. Kemudian, pemohon memilih bagian “Persetujuan Operasi PUTA” dan tab “Permohonan Persetujuan” seperti tampilan gambar di bawah ini.

4. Pada halaman “Permohonan Persetujuan”, pemohon dapat menekan tombol “Add New” (berwarna hijau di kiri atas), sehingga muncul tampilan formulir isian online seperti gambar di bawah ini.

6. Kemudian pemohon mengisi formulir dan mengunggah beberapa dokumen persyaratan ke dalam aplikasi SidopiGo dengan tata cara sebagai berikut:

7. Setelah mengisi formulir secara lengkap, maka pemohon dapat menekan tombol “Buat Pengajuan” (berwarna hijau di bawah) sehingga tampil halaman seperti gambar di bawah ini.

8. Pada halaman di atas, pemohon dapat mengoreksi data-data apabila terdapat kesalahan input ataupun kesalahan dokumen yang diunggah.

9. Apabila semua persyaratan dan dokumen telah diperika, maka pemohon dapat menekan tombol “Submit Pengajuan” (berwarna hijau di kiri atas) sehingga permohonan masuk ke Perum LPPNPI dan Direktorat Navigasi Penerbangan.

Permohonan yang disampaikan melalui aplikasi SidopiGo akan ditindaklanjuti oleh Perum LPPNPI dan Direktorat Navigasi Penerbangan dengan alur pelayanan sebagai berikut:

Perum LPPNPI melaksanakan Safety Risk Assessment (SRA) terhadap permohonan tersebut dan menerbitkan Surat Penyampaian Hasil Assessment beserta Hazard Identification Risk Assessment (HIRA) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Direktorat Navigasi Penerbangan melaksanakan Verifikasi Dokumen Persyaratan dan Penerbitan Surat Persetujuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sehingga jangka waktu total pemberian layanan persetujuan pengoperasian PUTA adalah 14 (empat belas) hari.

Surat persetujuan pengoperasian PUTA yang diterbitkan Direktorat Navigasi Penerbangan diberikan masa berlaku sesuai permohonan maksimal 365 hari (1 tahun) dengan catatan semua persyaratan harus valid. Apabila terdapat satu atau lebih masa berlaku persyaratan yang tidak valid (expired) maka persetujuan akan diberikan mengikuti masa berlaku persyaratan yang lebih dulu expired.

Pelayanan pemberian persetujuan pengoperasian PUTA yang dilaksanakan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan, sampai dengan saat ini belum dikenakan biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1. Format Surat Permohonan Assessment dan Persetujuan Pengoperasian PUTA, yang diunggah dalam aplikasi SidopiGo, sebagai berikut:

2. Contoh Surat Persetujuan Pengoperasian PUTA yang diterbitkan melalui aplikasi SidopiGo.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Lampiran I PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Permenhub Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 (Civil Aviation Safety Regulation Part 119) tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara;
4. Permenhub Nomor PM 4 Tahun 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) Angkutan Udara Niaga;
5. Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
6. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation / CASR) Part 119, 121, 135, 91, 19;
7. Petunjuk Teknis Bagian 8900-2.1, 8900-2.2, 8900-2.3, 8900-2.4, 8900-2.5, 8900-6.3.

1. Penerbitan, Perpanjangan dan atau Revisi Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) Air Operator Certificatee AOC 121;
   • Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia;
   • Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: SIKP; Rencana Operasional; Rencana Personil; Alamat Kantor.
   • Memenuhi administrasi PNBP.
2. Penerbitan, Perpanjangan dan atau Revisi Sertifikat Air Operator Certificatee AOC 135;
   • Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia;
   • Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: SIUPP; Rencana Operasional; Rencana Personil; Alamat Kantor;
   • Memenuhi administrasi PNBP.

1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan secara resmi melalui sistem [https://imsis-djpu.kemenhub.go.id/operator/Login](https://imsis-djpu.kemenhub.go.id/operator/Login) dengan mengisi data diri dan mengunggah (upload) dokumen persyaratan administratif dan teknis sesuai jenis izin yang diajukan;
2. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta evaluasi aspek keselamatan, keamanan, dan kelayakan penerbangan. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pemohon akan diminta untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen;
3. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan dinyatakan memenuhi ketentuan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara akan menerbitkan Sertifikat Operator Pesawat Udara.

1. Proses sertifikasi dibagi menjadi 5 fase:
   • Fase 1 (Pre-Application);
   • Fase 2 (Formal Application): Evaluasi kelengkapan berkas, butuh waktu sekitar 5 hari;
   • Fase 3 (Document Compliance): Evaluasi kesesuaian dokumen prosedur, butuh waktu sekitar 40 hari;
   • Fase 4 (Demonstration & Inspection): Evaluasi fasilitas, pesawat, dan kemampuan personel (inspeksi fisik), butuh waktu sekitar 10 hari;
   • Fase 5 (Certification): Penerbitan sertifikat, butuh waktu sekitar 5-10 hari.

1. Masa Berlaku
   • Masa berlaku Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) Air Operator Certificatee AOC 121 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Sertifikat Air Operator Certificatee AOC 135 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.
2. Biaya Tarif Layanan
   • Untuk Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) Air Operator Certificatee AOC 121 dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.35.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) Air Operator Certificatee AOC 121 dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.20.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Revisi Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) Air Operator Certificatee AOC 121 dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.1.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Sertifikat Air Operator Certificatee AOC 135 dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.25.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Sertifikat Air Operator Certificatee AOC 135 dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.16.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Revisi Sertifikat Air Operator Certificatee AOC 135 dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.1.000.000,-/lisensi;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2017 Tentang Perizinan Lisensi dan Rating Personel Operasi Pesawat Udara dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi;
3. Peraturan Menteri Perhubungan PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 184 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 244 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-5.2 (Staff Instructions 8900-5.2) Tentang Prosedur Sertifikasi Personel dan Tugas dan Tanggung Jawab Inspektur Operasi Penerbangan (Personel Licensing Procedures And Flight Operations Inspector Tasks And Responsibilities);
6. Policy Letter No. 2 Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations Library and Record Keeping System;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (Civil Aviation Safety Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer) Edisi 1 Amandemen 0 (edition 1 Amendment 0);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 241 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 65-01 (Staff Instruction 65-01) Prosedur Pemberian Sertifikasi Kecakapan Personel Ahli Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance engineer Licensing Procedures);
9. Advisory Circular (AC) 65-01, Advisory Circular (AC) 65-02.

1. Penerbitan Lisensi Teknisi Penerbangan (Flight Engineering License/FEL)
   • Surat Permohonan;
   • Sertifikat /Tanda Lulus Pendidikan / Course beserta transkrip nilainya;
   • Hasil ujian tertulis dan ujian praktek dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
   • Form Application For Issue License (Form OP.031) yang disediakan di Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
   • Personal Log Book yang telah disahkan oleh petugas resmi dari instansi maupun operator yang bersangkutan;
   • Hasil medical yang asli dari Balai Kesehatan Penerbangan.
2. Perpanjangan Lisensi Teknisi Penerbangan (Flight Engineering License/FEL)
   • Medical slip yang asli dari Balai Kesehatan Penerbangan;
   • Hasil Prof Check / recurent terakhir;
   • Mengisi form application for renewalof a licence bagi penerbangan / FE / FN.
3. Penerbitan Llisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU)
   • Lulus Ujian;
   • Form DAC 6.01;
   • Pas Photo Ukuran (2x3) sebanyak 2 lembar;
   • Surat Pengantar;
   • Photo Copy Certificate Training (Endorsement);
   • Photo Copy Basic Exam (A & P atau E & A Lic);
   • Photo Copy Foreign Ame Lic. (Endorsement);
   • Bukti pengalaman bekerja menangani perawatan pada tipe pesawat yg ratingnya dimohon.
4. Perpanjangan Llisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU)
   • Surat Pengantar;
   • Melengkapi form DAC 65.02.

1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan secara resmi melalui sistem aplikasi PEL-Online (Personel Licensing). dengan mengisi data diri dan mengunggah (upload) dokumen persyaratan administratif dan teknis;
2. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menerima permohonan pengajuan dan Selanjutnya melakukan verifikasi terhadap pengajuan Personel Perawatan Pesawat Udara, termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pemohon wajib melengkapi atau memperbaiki dokumen sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, peserta selanjutnya mengikuti tahapan ujian sebagai bagian dari proses sertifikasi Personel Perawatan Pesawat Udara;
4. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan permohonan dinyatakan memenuhi ketentuan, pemohon diarahkan untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan tarif yang berlaku;
5. Apabila pemohon telah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembayaran telah terverifikasi, serta seluruh persyaratan dinyatakan telah memenuhi ketentuan, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara akan menerbitkan lisensi sesuai dengan jenis lisensi yang diajukan.

Sertifikat diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen lengkap dan memenuhi syarat berdasar hasil evaluasi.

1. Masa Berlaku
   • Masa berlaku Penerbitan Lisensi Teknisi Penerbangan (Flight Engineering License/FEL) 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Lisensi Teknisi Penerbangan (Flight Engineering License/FEL) 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Penerbitan Llisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU) 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Llisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU) 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.
2. Biaya Tarif Layanan
   • Untuk Penerbitan Lisensi Teknisi Penerbangan (Flight Engineering License/FEL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.500.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Lisensi Teknisi Penerbangan (Flight Engineering License/FEL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.200.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Llisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.200.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Llisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.150.000,-/lisensi;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2017 Tentang Perizinan Lisensi dan Rating Personel Operasi Pesawat Udara dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi;
3. Peraturan Menteri Perhubungan PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 184 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 244 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-5.2 (Staff Instructions 8900-5.2) Tentang Prosedur Sertifikasi Personel dan Tugas dan Tanggung Jawab Inspektur Operasi Penerbangan (Personel Licensing Procedures And Flight Operations Inspector Tasks And Responsibilities);
6. Policy Letter No. 2 Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations Library and Record Keeping System;
7. Policy Letter No. PL. 19 - Specification of Pilot License, Flight Operation Officer License, & Cabin Certificate.

1. Penerbitan Lisensi Siswa Penerbang (Student Pilot License/SPL)
   • Hasil ujian Bahasa Inggris dari DKPPU;
   • Hasil Medical Check (Asli) dari Balai Kesehatan Penerbangan;
   • Pas Poto 4x6 (3 lembar).
2. Perpanjangan Lisensi Siswa Penerbang (Student Pilot License/SPL)
   • Surat Flying School;
   • SPP diperpanjang;
   • Hasil Medical Check asli dari Balai Kesehatan Penerbangan;
   • Pas Photo 4 x 6 (3 lembar) bila dibutuhkan.
3. Penerbitan Lisensi Penerbang Atlit (Sport Pilot License/ SPPL)
   • Surat Permohonan;
   • Daftar Periksa Keselngkapan Dokumen;
   • Pas Photo 2x3, 3x4 @ 3 Lembar;
   • Materai 6 Ribu;
   • Sertifikat Medis (MEDEX);
   • Passport / KTP / SIM;
   • Draft Lisensi SPPL yang di paraf oleh inspektur.
4. Perpanjangan Lisensi Penerbang Atlit (Sport Pilot License/ SPPL)
   • SuratFlying School;
   • SPP diperpanjang;
   • Hasil Medical Check asli dari Balai Kesehatan Penerbangan;
   • Pas Photo 4 x 6 (3 lembar) bila dibutuhkan.
5. Penerbitan Lisensi Penerbang Perorangan (Private Pilot Licence/PPL)
   • Surat Permohonan;
   • Form Pilot License / Rating Application;
   • Form AirmenProficiency/Qualification Check;
   • Daftar Periksa Keselngkapan Dokumen;
   • Pas Photo 2x3, 3x4 @ 3 Lembar;
   • Surat Perintah Tugas;
   • Materai 6 Ribu;
   • Sertifikat Medis (MEDEX);
   • Passport / KTP / SIM;
   • Kartu Keluarga;
   • Sertifikat Radio Telephony;
   • Hasil Ujian Ground (PPL & Type Rating);
   • Sertifikat Ground PPL;
   • Draft Lisensi PPL yang di paraf oleh inspektur.
6. Perpanjangan Lisensi Penerbang Perorangan (Private Pilot Licence/PPL)
   • Form Proficiency Check yang Dikeluarkan oleh Perusahaan atau Form Pilot License / Rating Application;
   • Sertifikat Medis (MEDEX);
   • Linsesi PPL;
   • Perpanjang Baru Kartu Kuning;
   • Lembar Draft Perpanjangan;
   • Lembar Kuning Yang Sudah Terupdate dan Paraf. Pilot
7. Penerbitan Lisensi Penerbang Komersial (Commercial Pilot Licence / CPL)
   • Surat Permohonan;
   • Form Pilot License / Rating Application;
   • Form AirmenProficiency/Qualification Check;
   • Daftar Periksa Keselngkapan Dokumen;
   • Pas Photo 2x3, 3x4 @ 3 Lembar;
   • Surat Perintah Tugas;
   • Materai 6Ribu;
   • Sertifikat Medis (MEDEX);
   • Passport / KTP / SIM;
   • Kartu Keluarga;
   • Sertifikat Radio Telephony;
   • Hasil Ujian Ground (CPL & Type Rating);
   • Sertifikat Ground CPL;
   • Draft Lisensi CPL yang di paraf oleh inspektur.
8. Perpanjangan Lisensi Penerbang Komersial (Commercial Pilot Licence / CPL)
   • Form Proficiency Check yang Dikeluarkan oleh Perusahaan atau Form License / Rating Application;
   • Sertifikat Medis (MEDEX);
   • Mandatory Training;
   • Perpanjang Baru Kartu Kuning;
   • Lembar Draft Perpanjangan;
   • Lembar Kuning Yang Sudah Terupdate dan Paraf. Pilot
9. Penerbitan Lisensi Penerbang Untuk Perusahaan Penerbang Transport (Airline Transport Pilot Licence/ATPL)
   • Surat Permohonan;
   • Form Pilot License / Rating Application;
   • Form Airmen Proficiency/Qualification Check;
   • Daftar Periksa Keselngkapan Dokumen;
   • Pas Photo 2x3, 3x4 @ 3 Lembar;
   • Surat Perintah Tugas;
   • Materai 6Ribu;
   • Sertifikat Medis (MEDEX);
   • Passport / KTP / SIM;
   • Kartu Keluarga;
   • Sertifikat Radio Telephony;
   • Hasil Ujian Ground (ATPL & Type;
   • Rating);
   • Sertifikat Ground ATPL;
   • Draft Lisensi ATPL yang di paraf oleh inspektur.
10. Perpanjangan Lisensi Penerbang Untuk Perusahaan Penerbang Transport (Airline Transport Pilot Licence/ATPL)
    • Form Proficiency Check yang Dikeluarkan oleh Perusahaan atau Form License / Rating Application;
    • Sertifikat Medis (MEDEX);
    • Mandatory Training;
    • Perpanjang Baru Kartu Kuning;
    • Lembar Draft Perpanjangan;
    • Lembar Kuning Yang Sudah Terupdate dan Paraf. Pilot
11. Penerbitan Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara (Flight Attendant License/FAL)
    • Sertifikat /Tanda Lulus Pendidikan / Course beserta transkrip nilainya;
    • Hasil ujian tertulis dan ujian praktek dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
    • Hasil Ujian Aircraft Type Rating dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
    • Hasil medical yang asli dari Balai Kesehatan Penerbangan.
12. Perpanjangan Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara (Flight Attendant License/FAL)
    • Hasil Medical Check dari Balai Kesehatan Penerbangan;
    • Hasil Recurrent dari Company.
13. Penerbitan Lisensi Petugas Operasi Penerbangan (Flight Operation Officer License/FOOL)
    • Surat Permohonan;
    • Sertifikat / Tanda Lulus pendidikan (FOO) beserta transkrip nilai;
    • Hasil ujian type rating dari DKPPU;
    • Hasil ujian Basic Licence FOO dan ujian praktek dari DKPPU;
    • OJT Record dari Company;
    • Progress Check;
    • Hasil medical asli dari Balai Kesehatan Penerbangan;
    • Pas Photo 4x6 (3 lembar);
    • Surat Tanda Kecakapan (Certificate of Competency);
    • Surat Pernyataan Pengalaman (Statement of Experience).
14. Perpanjangan Lisensi Petugas Operasi Penerbangan (Flight Operation Officer License/FOOL)
    • Form FOO Recurrent Competency Check;
    • Sertifikat Medis;
    • Sertifikat Mandotory Training;
    • Form Familirization.

1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan secara resmi melalui sistem aplikasi PEL-Online (Personel Licensing) dengan mengisi data diri dan mengunggah (upload) dokumen persyaratan administratif dan teknis.
2. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan verifikasi terhadap pengajuan Personel Perawatan Pesawat Udara, termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pemohon wajib melengkapi atau memperbaiki dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, pemohon diarahkan untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan tarif yang berlaku.
3. Pemohon melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan tagihan yang telah diterbitkan. Selanjutnya, Admin Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) melakukan verifikasi atas pembayaran PNBP yang telah dilakukan oleh pemohon.
4. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, peserta selanjutnya mengikuti tahapan ujian sebagai bagian dari proses sertifikasi Personel Pengoperasian Pesawat Udara.
5. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan dinyatakan memenuhi ketentuan Direktorat Kelaikudaraandan dan Pengoperasian Pesawat Udara akan menerbitkan Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara.

Sertifikat diterbitkan paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak dokumen lengkap dan memenuhi syarat berdasar hasil evaluasi.

1. Masa Berlaku
   • Masa berlaku Penerbitan Lisensi Siswa Penerbang (Student Pilot License/SPL) 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Lisensi Siswa Penerbang (Student Pilot License/SPL) 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Penerbitan Lisensi Penerbang Atlit (Sport Pilot License/SPPL) 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Lisensi Penerbang Atlit (Sport Pilot License/SPPL) 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Penerbitan Lisensi Penerbang Perorangan (Private Pilot Licence/PPL) 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Lisensi Penerbang Perorangan (Private Pilot Licence/PPL) 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Penerbitan Lisensi Penerbang Komersial (Commercial Pilot Licence/CPL) 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Lisensi Penerbang Komersial (Commercial Pilot Licence/CPL) 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Penerbitan Lisensi Penerbang Untuk Perusahaan Penerbang Transport (Airline Transport Pilot Licence/ATPL) 6 (enam) bulan untuk Pilot dan 1 (satu) tahun untuk Co-Pilot sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Lisensi Penerbang Untuk Perusahaan Penerbang Transport (Airline Transport Pilot Licence/ATPL) 6 (enam) bulan untuk Pilot dan 1 (satu) tahun untuk Co-Pilot sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Penerbitan Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara (Flight Attendant License/FAL) 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara (Flight Attendant License/FAL) 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Penerbitan Lisensi Petugas Operasi Penerbangan (Flight Operation Officer License/FOOL) 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Lisensi Petugas Operasi Penerbangan (Flight Operation Officer License/FOOL) 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
2. Biaya Tarif Layanan
   • Untuk Penerbitan Lisensi Siswa Penerbang (Student Pilot License/SPL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.300.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Lisensi Siswa Penerbang (Student Pilot License/SPL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.300.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Lisensi Penerbang Atlit (Sport Pilot License/SPPL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.300.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Lisensi Penerbang Atlit (Sport Pilot License/SPPL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.300.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Lisensi Penerbang Perorangan (Private Pilot Licence/PPL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.500.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Lisensi Penerbang Perorangan (Private Pilot Licence/PPL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.150.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Lisensi Penerbang Komersial (Commercial Pilot Licence/CPL) Licence/PPL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.1.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Lisensi Penerbang Komersial (Commercial Pilot Licence/CPL) Licence/PPL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.200.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Lisensi Penerbang Untuk Perusahaan Penerbang Transport (Airline Transport Pilot Licence/ATPL) Licence/PPL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.1.500.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Lisensi Penerbang Untuk Perusahaan Penerbang Transport (Airline Transport Pilot Licence/ATPL) Licence/PPL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.250.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara (Flight Attendant License/FAL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.500.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara (Flight Attendant License/FAL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.250.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Lisensi Petugas Operasi Penerbangan (Flight Operation Officer License/FOOL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.300.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Lisensi Petugas Operasi Penerbangan (Flight Operation Officer License/FOOL) dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp.150.000,-/lisensi;

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2020 Tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 Tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 9 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani Indonesia dengan Sistem Berbasis Teknologi Informasi;
6. KP 242 ТАHUN 2019 Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-12.01 (Staff Instruction Part 8900-12.01) Tentang Pengenalan Dan Pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Small Unmanned Aircraft Registration And Identification);
7. Surat Edaran Nomor SE.009/DKPPU/IX/2022 Tentang Kurikulum dan Silabus Remote Pilot Rating Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (SPUKTA);
8. Surat Edaran Nomor SE.010/DKPPU/VI/2025 Tentang Prosedur Evaluasi Lembaga Pelatihan Remote Pilot Rating Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (SPUKTA) Yang Diakui;

1. Registrasi Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak
   • Data Diri Pemohon (Nomor Identitas KTP atau Pasport, Nama, Alamat, Email, Nomor Telephone);
   • Data Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Manufaktur, Kategori, Nama model PUTA, Nomor seri/Serial number, Tahun pembuatan, Berat, Kondisi, Battery life span (dalam menit), Jangkauan jelajah, Tracker type, Tracking system ID);
   • Data Kepemilikan Pesawat Udara Tanpa Awak (Kategori Kepemilikan, Nama Pemilik & Referensi Bukti Kepemilikan, Alamat Pemilik);
   • Dokumen Surat Permohonan (Application Letter);
   • Dokumen Tanda Pengenal Pemohon, KTP/SIM/Passport (Copy ID);
   • Dokumen Foto Nomor Seri Pesawat Tanpa Awak;
   • Dokumen Bukti Asuransi (Jika ada);
   • Dokumen DGCA Form No. 107-02;
   • Dokumen Foto Pesawat Tanpa Awak;
   • Dokumen Bukti Kepemilikian.
2. Registrasi Penerbitan Sertifikat Remote Pilot Drone
   • Data Diri Pemohon (Nama Lengkap, Tempat Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Nomor Identitas KTP atau Pasport, Nama, Alamat tempat tinggal, Email, Nomor Telephone, Jenis Kelamin, Tinggi Badan, Berat Badan, Warna Rambut, Warna Mata);
   • Masukan Nama Training Center Remote Pilot Drone;
   • Masukan Nomor Sertifikat Training;
   • Dokumen Surat Permohonan;
   • Dokumen DGCA Form No. 107-01 UAS Operator Certificate;
   • Dokumen Tanda Pengenal Pemohon, KTP/SIM/Passport;
   • Dokumen Pas Foto dengan Background Merah;
   • Dokumen Sertifikat Training UAS;
   • Dokumen Surat Keterangan Sehat dari Dokter / Rumah Sakit.
3. Registrasi Persetujuan Operasi Drone
   • Data Diri Pemohon (Nama, Operator Badan Usaha atau Perorangan, email, No Telp, Alamat Pemohon);
   • Masukan Periode Tanggal Mulai terbang dan berakhir terbang, masukan jam mulai terbang dan berakhir terbang;
   • Pilih kaidah pengoperasian;
   • Masukan Peralatan yang dibawa saat terbang;
   • Masukan Nama perusahaan asuransi dan Nomor sertifikat polis;
   • Masukan nomor Tanda pendaftaran Pesawat udara tanpa awak;
   • Masukan Nomor KTP Remote Pilot Drone;
   • Pilih Area Terbang (Melalui Upload File KML/KMZ atau Pilih Area dari Maps);
   • Dokumen prosedur pengoperasian;
   • Dokumen prosedur kedaruratan;
   • Dokumen Dokumen Asuransi;
   • Dokumen Daftar peralatan yang di bawa (Jika ada);
   • Dokumen Surat izin dari institusi Berwenang (Jika ada);
   • Dokumen Surat permohonan Assessment ruang udara (ditujukan ke Airnav Cabang terkait);
   • Dokumen Surat Permohonan Penerbitan persetujuan (Ditujukan ke Direktorat Navigasi Penerbangan).

1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan secara resmi melalui sistem SidopiGO dengan mengisi data diri dan mengunggah (upload) dokumen persyaratan administratif dan teknis sesuai jenis izin yang diajukan;
2. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta evaluasi aspek keselamatan, keamanan, dan kelayakan penerbangan. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pemohon akan diminta untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen;
3. Jika Permohonan Izin Remote Pilot Drone dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan administratif, pemohon wajib mengikuti assessment/ujian kompetensi Remote Pilot Drone yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Direktorat Kelaikudaraandan dan Pengoperasian Pesawat Udara secara Online;
4. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan dinyatakan memenuhi ketentuan Direktorat Kelaikudaraandan dan Pengoperasian Pesawat Udara akan menerbitkan Sertifikat:
   • Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak;
   • Remote Pilot Drone;
   • Persetujuan Operasi Drone.

1. Verifikasi berkas permohonan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima;
2. Pemohon Lisensi Remote Pilot Drone mengikuti ujian. Apabila dinyatakan tidak lulus, pemohon diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang paling banyak 3 (tiga) kali;
3. Sertifikat diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil ujian diumumkan.

1. Masa Berlaku
   • Masa berlaku Sertifikat Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak 3 Tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Sertifikat Remote Pilot Drone 1 Tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Persetujuan Operasi Drone hanya berlaku pada hari dan tanggal sebagaimana diajukan oleh pemohon dan ditetapkan dalam dokumen persetujuan.
2. Biaya Tarif Layanan
   • Pelaksanaan layanan ini tidak dikenakan biaya maupun tarif layanan kepada pemohon.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation / CASR) CASR 47 Revision 4: Aircraft Registration;
4. Staff Instruction (SI) 47-01: Aircraft Registration Procedure.

1. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs
   • Persetujuan pengadaan pesawat udara;
   • Alokasi tanda pendaftaran;
   • DAAO Form 47-11;
   • Bill of Sale;
   • Lease Agreement (jika diperlukan);
   • Deregistration;
   • Export C of A*;
   • Insurance;
   • Historical of Ownership*;
   • Radio Permit;
   • Aircraft Data Plate;
   • Nationality & Registration Marking;
   • National Flag;
   • Customs Clearance.
2. Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs
   • Surat Permohonan;
   • DAAO Form 47-13 dan lampirannya;
   • Surat laporan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian karena kehilangan);
   • Verifikasi database (C of R & C of A);
   • Asuransi;
   • Lease Agreement yang berlaku;
   • PIB yang berlaku.
3. Penghapusan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs
   • Surat Permohonan;
   • DGCA Form 47-01;
   • DGCA Form 47-01 (IDERA);
   • Surat Persetujuan Para Pihak;
   • Surat Pernyataan tidak dalam sengketa;
   • Surat Pernyataan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara.
4. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 2.501 lbs - 100.000 lbs
   • Persetujuan pengadaan pesawat udara;
   • Alokasi tanda pendaftaran;
   • DAAO Form 47-11;
   • Bill of Sale;
   • Lease Agreement (jika diperlukan);
   • Deregistration;
   • Export C of A*;
   • Insurance;
   • Historical of Ownership*;
   • Radio Permit;
   • Aircraft Data Plate;
   • Nationality & Registration Marking;
   • National Flag;
   • Customs Clearance.
5. Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 2.501 lbs - 100.000 lbs
   • Surat Permohonan;
   • DAAO Form 47-13 dan lampirannya;
   • Surat laporan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian karena kehilangan);
   • Verifikasi database (C of R & C of A);
   • Asuransi;
   • Lease Agreement yang berlaku;
   • PIB yang berlaku.
6. Penghapusan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 2.501 lbs - 100.000 lbs
   • Surat Permohonan;
   • DGCA Form 47-01;
   • DGCA Form 47-01 (IDERA);
   • Surat Persetujuan Para Pihak;
   • Surat Pernyataan tidak dalam sengketa;
   • Surat Pernyataan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara.
7. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs
   • Persetujuan pengadaan pesawat udara;
   • Alokasi tanda pendaftaran;
   • DAAO Form 47-11;
   • Bill of Sale;
   • Lease Agreement (jika diperlukan);
   • Deregistration;
   • Export C of A*;
   • Insurance;
   • Historical of Ownership*;
   • Radio Permit;
   • Aircraft Data Plate;
   • Nationality & Registration Marking;
   • National Flag;
   • Customs Clearance.
8. Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs
   • Surat Permohonan;
   • DAAO Form 47-13 dan lampirannya;
   • Surat laporan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian karena kehilangan);
   • Verifikasi database (C of R & C of A);
   • Asuransi;
   • Lease Agreement yang berlaku;
   • PIB yang berlaku.
9. Penghapusan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs
   • Surat Permohonan;
   • DGCA Form 47-01;
   • DGCA Form 47-01 (IDERA);
   • Surat Persetujuan Para Pihak;
   • Surat Pernyataan tidak dalam sengketa;
   • Surat Pernyataan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara.
10. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas
    • Persetujuan pengadaan pesawat udara;
    • Alokasi tanda pendaftaran;
    • DAAO Form 47-11;
    • Bill of Sale;
    • Lease Agreement (jika diperlukan);
    • Deregistration;
    • Export C of A*;
    • Insurance;
    • Historical of Ownership*;
    • Radio Permit;
    • Aircraft Data Plate;
    • Nationality & Registration Marking;
    • National Flag;
    • Customs Clearance.
11. Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas
    • Surat Permohonan;
    • DAAO Form 47-13 dan lampirannya;
    • Surat laporan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian karena kehilangan);
    • Verifikasi database (C of R & C of A);
    • Asuransi;
    • Lease Agreement yang berlaku;
    • PIB yang berlaku.
12. Penghapusan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas
    • Surat Permohonan;
    • DGCA Form 47-01;
    • DGCA Form 47-01 (IDERA);
    • Surat Persetujuan Para Pihak;
    • Surat Pernyataan tidak dalam sengketa;
    • Surat Pernyataan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara.
13. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs
    • Persetujuan pengadaan pesawat udara;
    • Alokasi tanda pendaftaran;
    • DAAO Form Application for Certificate of Registration;
    • Bill of Sale;
    • Lease Agreement (jika diperlukan);
    • Deregistration;
    • Export C of A*;
    • Insurance;
    • Historical of Ownership*;
    • Radio Permit;
    • Aircraft Data Plate;
    • Nationality & Registration Marking;
    • National Flag.
14. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 12.501 lbs - 100.000 lbs
    • Persetujuan pengadaan pesawat udara;
    • Alokasi tanda pendaftaran;
    • DAAO Form Application for Certificate of Registration;
    • Bill of Sale;
    • Lease Agreement (jika diperlukan);
    • Deregistration;
    • Export C of A*;
    • Insurance;
    • Historical of Ownership*;
    • Radio Permit;
    • Aircraft Data Plate;
    • Nationality & Registration Marking;
    • National Flag.
15. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs
    • Persetujuan pengadaan pesawat udara;
    • Alokasi tanda pendaftaran;
    • DAAO Form Application for Certificate of Registration;
    • Bill of Sale;
    • Lease Agreement (jika diperlukan);
    • Deregistration;
    • Export C of A*;
    • Insurance;
    • Historical of Ownership*;
    • Radio Permit;
    • Aircraft Data Plate;
    • Nationality & Registration Marking;
    • National Flag.
16. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas
    • Persetujuan pengadaan pesawat udara;
    • Alokasi tanda pendaftaran;
    • DAAO Form Application for Certificate of Registration;
    • Bill of Sale;
    • Lease Agreement (jika diperlukan);
    • Deregistration;
    • Export C of A*;
    • Insurance;
    • Historical of Ownership*;
    • Radio Permit;
    • Aircraft Data Plate;
    • Nationality & Registration Marking;
    • National Flag.
17. Penggantian C of A atau C of R karena hilang, Perubahan Kepemilikan dan/atau Alamat Pemilik
    • Surat Permohonan;
    • Copy bukti kepemilikan;
    • DAAO Form Application For Renewal/Replacement of Certificate of Registration;
    • Verifikasi database (C of R & C of A);
    • Asuransi;
    • Lease Agreement yang berlaku;
    • Pajak yang berlaku.

1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan secara resmi melalui sistem https://imsis-djpu.kemenhub.go.id/operator/Login dengan mengisi data diri dan mengunggah (upload) dokumen persyaratan administratif dan teknis sesuai jenis izin yang diajukan;
2. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta evaluasi aspek keselamatan, keamanan, dan kelayakan penerbangan. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pemohon akan diminta untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen;
3. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan dinyatakan memenuhi ketentuan, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara akan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara;
4. Setelah Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara diterbitkan, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menerbitkan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan selanjutnya melakukan verifikasi atas pembayaran PNBP yang telah dilakukan oleh pemohon.

Sertifikat diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi.

1. Masa Berlaku
   • Masa berlaku Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 2.501 lbs - 100.000 lbs adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 2.501 lbs - 100.000 lbs adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
   • Masa berlaku Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs adalah 3 (tiga) bulan hingga C of R diterbitkan;
   • Masa berlaku Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 12.501 lbs - 100.000 lbs adalah 3 (tiga) bulan hingga C of R diterbitkan;
   • Masa berlaku Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs adalah 3 (tiga) bulan hingga C of R diterbitkan;
   • Masa berlaku Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas adalah 3 (tiga) bulan hingga C of R diterbitkan;
   • Masa berlaku Penggantian C of R karena hilang, perubahan kepemilikan dan/atau alamat pemilik mengikuti masa berlaku C of R.
2. Biaya Tarif Layanan
   • Untuk Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp7.500.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp2.500.000,-/lisensi;
   • Untuk Penghapusan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp3.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 2.501 lbs - 100.000 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp10.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 2.501 lbs - 100.000 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp5.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Penghapusan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 2.501 lbs - 100.000 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp3.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp15.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp7.500.000,-/lisensi;
   • Untuk Penghapusan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp3.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas dikenakan biaya PNBP sebesar Rp20.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas dikenakan biaya PNBP sebesar Rp10.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Penghapusan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas dikenakan biaya PNBP sebesar Rp3.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp500.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 12.501 lbs - 100.000 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp1.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs dikenakan biaya PNBP sebesar Rp1.500.000,-/lisensi;
   • Untuk Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas dikenakan biaya PNBP sebesar Rp2.000.000,-/lisensi;
   • Untuk Penggantian C of A atau C of R karena hilang, perubahan kepemilikan dan/atau alamat pemilik dikenakan biaya PNBP sebesar Rp1.000.000,-/lisensi.