Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
4. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 48 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Bandar Udara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan.
   

a.    rencana induk bandar udara atau areal untuk penempatan fasilitas pokok dan fasilitas  penunjang bandar udara;
b.    penguasaan areal tanah dan/atau perairan oleh penyelenggara bandar udara; dan
c.    rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah ditempat bandar udara berada.

Persyaratan :
Penetapan daerah lingkungan kerja bandar udara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bertitik tolak dari lokasi bandar udara yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. Luas daerah lingkungan kerja bandar udara, ditetapkan dengan memperhatikan :
   
   • Rencana induk bandar udara atau  rencana pengembangan bandar udara atau areal untuk penempatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara;
   • Penguasaan areal tanah dan/atau perairan oleh penyelenggara bandar udara;
   • Rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah di tempat bandar udara berada;
3. Batas daerah lingkungan kerja bandar udara ditunjukkan dengan titik koordinat.
   

Prosedur Pengajuan Permohonan :