Dewasa ini usaha-usaha penguatan dan peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah selalu di tunggu-tunggu oleh publik. Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintahan khususnya pada gilirannya akan dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Pemerintahan yang didalamnya terdapat unit unit kerja pemerintahan yang kinerjanya direncanakan dengan baik, dapat diukur dengan jelas, dan dipertanggungjawabkan secara baik pula. Salah satu bentuk akuntabilitas instansi pemerintahan adalah bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2016 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan kinerja Tahun 2016 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.