Informasi Dikecualikan

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021, Informasi yang Dikecualikan merupakan informasi publik yang bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka atau diberikan kepada pemohon informasi. Penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan dilakukan berdasarkan Uji Konsekuensi, dengan mempertimbangkan dampak yang dapat timbul apabila informasi tersebut dibuka kepada publik.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Pertimbangan Dibuka	Pertimbangan Ditutup	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
1	Informasi Pengawasan Berita Acara Penyelidikan bersifat rahasia pada Bandar Udara, Angkutan Udara, Regulated Agent, Lembaga Penyelengara Pendidikan dan Pelatihan, serta Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
2	Perkembangan pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara yang didelegasikan ke negara lain	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf B, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara serta merugikan ketahanan ekonomi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara serta mendukung ketahanan ekonomi	5 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
3	Hak akses CCTV/ Daerah Keamanan Terbatas	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf D	Apabila dibuka, dapat melanggar ketentuan pada undang-undang	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektrinik milik pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
4	Informasi terkait Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penerbangan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf A, dapat menghambat proses penegakan hukum	Apabila dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum	Apabila ditutup, dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
5	lnformasi pengawasan berupa berita acara penyelidikan bersifat rahasia pada Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan serta Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik Pasal 17 huruf I, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Trunojoyo

Dokumen Informasi Dikecualikan

Surat Usulan Daftar Informasi Dikecualikan UPBU Trunojoyo

Informasi Terkait

Informasi Berkala

Informasi Serta Merta

Informasi Setiap Saat