Lewati ke konten utama
Kokonao

Bandar Udara

Kokonao

Profil PPID

Informasi mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bandara


Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementrian Perhubungan telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pedoman pelaksanaan layanan informasi publik yang ditetapkan melalui PM. 46 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Perhubungan dan merujuk kepada KM 117 Tahun 2022 Tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Dengan diberlakukanya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, oleh sebab itu Kantor UPBU Kelas III Kokonao membentuk PPID Pelaksana UPT sesuai dengan Striktur Organisasi dan Tata Kerja SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

GAMBARAN SINGKAT PEMBENTUKAN PPID KEMENHUB


Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan telah membentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pedoman pelaksanaan layanan informasi publik  yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dalam menjalankan layanan informasi yang sesuai standar, PPID Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Dengan terbentuknya pelaksanaan PPID Kementerian Perhubungan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Kementerian Perhubungan untuk menghasilkan layanan Informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Dengan lebih dari 500 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia, dalam sistem pelaksanaannya, PPID Kementerian Perhubungan mengambil konsep desentralisasi, dimana UPT Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia dapat melakukan pelayanan informasi secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi dimanapun mereka berada.

Informasi Terkait

Regulasi PPID

Dasar hukum dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan PPID Bandara

Visi & Misi

Visi dan misi PPID Bandara dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik

Tugas & Fungsi

Tugas pokok dan fungsi PPID Bandara dalam pengelolaan informasi publik

Struktur Organisasi

Informasi mengenai struktur organisasi PPID Bandara

Kontak PPID

Informasi kontak dan layanan PPID Bandara