Dasar Hukum dan Regulasi PPID

Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan peraturan perundang-undangan berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia

Landasan utama penjaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik.

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
  Tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
  Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Kementerian Perhubungan

Regulasi internal yang menjadi pedoman tata laksana teknis dan prosedural pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

• Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 46 Tahun 2018
  Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

• Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 117 Tahun 2022
  Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

• Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 189 Tahun 2015
  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Peraturan Komisi Informasi Pusat

Standar baku layanan yang ditetapkan oleh Komisi Informasi untuk seluruh Badan Publik di Indonesia.

• Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021
  Tentang Standar Layanan Informasi Publik