Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPBU Kelas II Umbu Mehang Kunda-Waingapu

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara efektif pada 30 April 2010, bangsa Indonesia telah melangkah maju menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. UU KIP menjadi instrumen hukum yang mengikat sekaligus tonggak penting dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Di era keterbukaan ini, kebutuhan masyarakat terhadap informasi semakin meningkat sehingga setiap lembaga pemerintah dituntut untuk mengelola informasi secara profesional dengan prinsip good governance.

Menindaklanjuti amanah UU KIP, Kementerian Perhubungan telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk menjamin layanan informasi yang sesuai standar, diterbitkan pula Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur PPID.

Di lingkungan Kantor UPBU Kelas II Umbu Mehang Kunda-Waingapu, pembentukan PPID Pelaksana ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor SK.066 Tahun 2024 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID UPBU Kelas II Umbu Mehang Kunda berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Operasional dan Layanan Informasi Publik yang telah diamandemen menjadi KM 117 Tahun 2022.

Dengan terbentuknya PPID ini, UPBU Kelas II Umbu Mehang Kunda-Waingapu berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.