Berdasarkan KM 7 Tahun 2008, Bandar Udara Sei Bati merupakan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III. Pada Tahun 2013, Bandar Udara Sei Bai berganti nama menjadi Bandar Udara Raja Haji Abdullah berdasar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 826 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Bandar Udara Seibati Menjadi Bandar Udara Raja Haji Abdullah di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Profil Kepala Kantor UPBU Raja Haji Abdullah
Deskripsi:
Informasi mengenai Profil Kepala Kantor UPBU Raja Haji Abdullah berupa Nama, Jabatan, Sejarah Karir, Sejarah Pendidikan, dan Penghargaan

Kepala Kantor UPBU Raja Haji Abdullah:
M. Subiat Wiranata Kusumah S. SiT

Alamat unit kerja di Jl. Mayjend Sutoyo KM 12, Tebing, Karimun, Kepulauan Riau 29668 Telp. (0777) 7361 894. Lahir di Tangerang pada tanggal 10 Juli 1971. Menempuh pendidikan Diploma IV STPI Curug pada tahun 2002. Memulai karir menjadi Instruktur PLP Curug pada tahun 1993 - 1999, Kasubnit Apral Pend. Teknik PLP Curug pada Tahun 1999 - 2001, Kaprodi Teknik Pesawat Udara STPI Curug pada Tahun 2001 - 2006, Kanit Bengkel Pesawat Udara STPI Curug pada tahun 2006 - 2012, Instruktur STPI Curug pada tahun 2012 - 2017, Kanit Bengkel Pesawat Udara pada tahun 2017 - 2019, Kasubag Keuangan dan Umum API Banyuwangi pada tahun 2019 - 2020, Kepala Seksi Jaminan Mutu Teknik dan Operasi Pesawat Udara Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada tahun 2020 - 2022, Kasie Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wil. I Kelas Utama Soekarno Hatta pada tahun 2022 - 2025, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Raja Haji Abdullah pada tahun 2025 – sekarang. Penghargaan yang pernah diperoleh adalah Satya Lancana Karya Satya X Tahun (2010), Satya Lancana Karya Satya XX Tahun (2013), dan Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun (2024).

Kegiatan, Program dan Rencana
Deskripsi:
Informasi mengenai Ringkasan Program dan Rencana Kegiatan yang dijalankan di Kantor UPBU Raja Haji Abdullah:

Rencana Strategis;
Rencana Strategis Kantor UPBU Raja Haji Abdullah 2025 - 2029

RKA/KL;
RKA/KL Kantor UPBU Raja Haji Abdullah 2025

Informasi mengenai Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Raja Haji Abdullah
PK 2025

Informasi mengenai Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Raja Haji Abdullah
Rencana Aksi PK 2025

Informasi mengenai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Raja Haji Abdullah
RKT Kantor UPBU Raja Haji Abdullah Tahun 2025

Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Deskripsi:
Informasi mengenai ringkasan laporan pelaksanaan kegiatan berjalan di Kantor UPBU Raja Haji Abdullah:

Laporan Keuangan (Audited)
Laporan Keuangan Tahun 2024

Laporan Barang Milik Negara
Laporan BMN 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instandi Pemerintah (LAKIP)
LAKIP 2024

Laporan Capaian Kinerja
Laporan Triwulan 2 Tahun 2025
Laporan Triwulan 1 Tahun 2025

Peraturan, Keputusan dan Atau Kebijakan
Deskripsi:
Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui

jdih.dephub.go.id

Informasi dan Pengaduan
Deskripsi:
Informasi mengenai kanal informasi dan Pengaduan

Contact Center 151;
Kanal pengaduan dan informasi melalui sambungan langsung Contact Center (021) 151, melalui email ke info151@dephub.go.id dan juga layanan Whatsapp di nomor +62 811-2011-151. 

Sistem Manajemen Pengaduan(SIMADU);

Simadu adalah aplikasi Whistleblowing System (WBS) Kementerian Perhubungan untuk memproses pengaduan dan pemberian informasi oleh whistleblower sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional. 

Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).

Statistik dan Informasi Transportasi

Deskripsi:
Informasi mengenai Statistik dan Informasi Penerbangan di Kantor UPBU Raja Haji Abdullah

LLAU 2024