Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik. 

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Gambaran Singkat Pembentukan PPID UPBU Oesman Sadik

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022, Kantor UPBU Kelas III Oesman Sadik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT. Pembentukan PPID ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem desentralisasi PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan, PPID Kantor UPBU Oesman Sadik memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan informasi secara mandiri. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi publik terkait layanan kebandarudaraan di UPBU Oesman Sadik dengan lebih mudah, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).