Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010, Indonesia menegaskan komitmennya menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. UU KIP menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta turut serta dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh badan publik. Dalam era keterbukaan informasi, tuntutan masyarakat terhadap akses informasi semakin tinggi sehingga setiap lembaga, termasuk di lingkungan Kementerian Perhubungan, dituntut untuk menerapkan prinsip good governance melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Tebelian Sintang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Ruang lingkup pelayanan publik tersebut mencakup aspek komunikasi dan informasi yang menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan amanah tersebut, UPBU Kelas II Tebelian Sintang sebagai bagian dari badan publik di bawah Kementerian Perhubungan juga memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelaksanaan layanan informasi publik di UPBU Kelas II Tebelian Sintang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Dengan adanya PPID tersebut, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di UPBU Kelas II Tebelian Sintang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat.