Tentang Bandara
Terakhir diperbarui: 25 Sep 2026
Sejarah Singkat

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah gugusan pulau vulkanik yang membentang dari ujung utara Pulau Sulawesi hingga hampir menyentuh Mindanao, Filipina. Ibu kotanya, Tahuna, terletak di Pulau Sangihe Besar. Untuk mencapainya dari Manado pada era 1970-an, masyarakat harus menempuh pelayaran laut selama 12 hingga 15 jam menggunakan kapal kayu yang sangat bergantung pada cuaca.
Kondisi inilah yang melahirkan kebutuhan mendesak akan sebuah lapangan terbang. Pemerintah pusat menyadari, tanpa konektivitas udara, pembangunan di wilayah perbatasan tidak akan pernah berjalan. Maka dipilihlah sebuah dataran rendah di Desa Naha, Kecamatan Tabukan Utara, 16 kilometer di utara Kota Tahuna, sebagai lokasi. Lokasi ini relatif datar, dekat dengan laut, dan memiliki ruang pengembangan.
Sejarah Bandara Naha tidak bisa dilepaskan dari era keemasan penerbangan perintis di Indonesia. Pada periode 1974-1980, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencanangkan program membuka keterisolasian Indonesia Timur. Naha dibangun sebagai lapangan terbang perintis sederhana, awalnya hanya berupa landasan tanah yang dipadatkan.
Pesawat yang pertama kali mendarat adalah pesawat-pesawat kecil milik Merpati Nusantara Airlines, seperti Cessna dan Twin Otter. Penerbangan bersifat tidak terjadwal, sangat bergantung pada cuaca, dan hanya mampu membawa 9-19 penumpang. Namun dampaknya revolusioner: waktu tempuh Manado-Tahuna yang semula setengah hari pelayaran, terpangkas menjadi hanya 45 menit.
Bagi masyarakat Sangihe, mendengar deru mesin pesawat di atas Naha adalah sebuah kebanggaan. Istilah "Lapangan Kapal Terbang" menjadi sangat populer. Bandara ini menjadi pengangkut obat-obatan, guru, tenaga medis, dan logistik pemilu. Ia adalah satu-satunya pintu yang menghubungkan Sangihe dengan dunia luar ketika laut sedang ganas.
Memasuki era reformasi, peran Bandara Naha semakin vital. Pada tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah. Dua tahun kemudian, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) juga mekar.
Pemekaran ini menempatkan Bandara Naha dalam posisi strategis baru: ia harus menjadi bandara induk yang melayani tiga kabupaten kepulauan. Untuk melayani Talaud, pemerintah membangun Bandara Melonguane, sementara untuk Sitaro dibangun Bandara Taman Bung Karno (sebelumnya Pihise). Namun Naha tetap menjadi hub utama.
Pada masa ini, landasan mulai diperkeras menjadi aspal dengan panjang sekitar 1.200 hingga 1.400 meter. Terminal penumpang masih berupa bangunan semi-permanen berkapasitas 30 orang. Fasilitas navigasi sangat terbatas, penerbangan hanya bisa dilakukan dengan aturan terbang pandang (Visual Flight Rules) pada siang hari.
Titik balik terbesar terjadi pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan paradigma "Membangun dari Pinggiran dan Perbatasan". Bandara di wilayah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) menjadi prioritas.
Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana Rp 7,5 miliar untuk pembangunan terminal baru yang lebih aman, karena terminal lama dinilai terlalu dekat dengan landasan pacu. Proyek ini sempat gagal karena kendala pembebasan lahan dan dana harus dikembalikan.
Alokasi anggaran ditingkatkan menjadi Rp 20 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan pagar keamanan, ditambah Rp 10 miliar untuk perpanjangan runway.
Runway berhasil diperpanjang menjadi 1.600 meter x 30 meter dengan overrun 200 meter. Dengan panjang ini, pesawat ATR 72-600 berkapasitas 72 penumpang milik Wings Air dapat beroperasi dengan aman. Rencana master plan bahkan menargetkan perpanjangan hingga 2.000 meter, dimana Pemerintah Kabupaten Sangihe menyiapkan dana Rp 2,1 miliar untuk pembebasan lahan.
Terminal penumpang direhabilitasi total menjadi bangunan modern ber-AC berkapasitas 150 penumpang, dilengkapi dengan X-Ray, CCTV 24 jam, gedung PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) baru, dan stasiun BMKG.
Status bandara pun ditingkatkan menjadi Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III dengan organisasi lengkap, termasuk unit Airport Electrical Engineering yang bertugas menjaga genset 200 KVA, lampu landasan (Airfield Lighting), dan semua sistem kelistrikan vital bandara.
Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana Rp 7,5 miliar untuk pembangunan terminal baru yang lebih aman, karena terminal lama dinilai terlalu dekat dengan landasan pacu. Proyek ini sempat gagal karena kendala pembebasan lahan dan dana harus dikembalikan.
Alokasi anggaran ditingkatkan menjadi Rp 20 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan pagar keamanan, ditambah Rp 10 miliar untuk perpanjangan runway.
Runway berhasil diperpanjang menjadi 1.600 meter x 30 meter dengan overrun 200 meter. Dengan panjang ini, pesawat ATR 72-600 berkapasitas 72 penumpang milik Wings Air dapat beroperasi dengan aman. Rencana master plan bahkan menargetkan perpanjangan hingga 2.000 meter, dimana Pemerintah Kabupaten Sangihe menyiapkan dana Rp 2,1 miliar untuk pembebasan lahan.
Terminal penumpang direhabilitasi total menjadi bangunan modern ber-AC berkapasitas 150 penumpang, dilengkapi dengan X-Ray, CCTV 24 jam, gedung PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) baru, dan stasiun BMKG.
Status bandara pun ditingkatkan menjadi Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III dengan organisasi lengkap, termasuk unit Airport Electrical Engineering yang bertugas menjaga genset 200 KVA, lampu landasan (Airfield Lighting), dan semua sistem kelistrikan vital bandara.
Terakhir diperbarui: 25 Sep 2026