Profil PPID

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Kantor UPBU Budiarto menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pelayanan Publik yang didasari pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, ruang lingkup dari pelayanan publik salah satunya meliputi komunikasi publik.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai badan publik, Kantor UPBU Budiarto mempunyai Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) dan pedoman pelaksanaan layanan informasi publik yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan