Bandar Udara Komodo
TINJAU INFRASTRUKTUR PASCABENCANA DI NTT, KOMISI V DPR RI TIBA DI BANDARA KOMODO
Labuan Bajo, 9 Oktober 2026 — Bandar Udara Komodo menjadi pintu masuk rombongan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam pelaksanaan kunjungan kerja reses ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9–10 Oktober 2026. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka meninjau infrastruktur pascabencana serta memperkuat koordinasi penanganannya bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
Rombongan Komisi V DPR RI tiba di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Kedatangan rombongan menjadi awal rangkaian kegiatan yang meliputi pertemuan bersama pemerintah daerah serta peninjauan infrastruktur di wilayah Manggarai Barat. Setibanya di bandara, rombongan beristirahat di ruang VIP sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kantor Bupati Manggarai Barat. Bandara Komodo menjadi titik kedatangan sekaligus tempat transit awal bagi rombongan sebelum mengikuti agenda kunjungan kerja di Labuan Bajo.
Sebagai salah satu pintu gerbang utama menuju Labuan Bajo, Bandara Komodo memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah Manggarai Barat dengan berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran layanan transportasi udara turut menunjang mobilitas masyarakat, perjalanan kedinasan, serta pelaksanaan kegiatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks penanganan infrastruktur pascabencana, konektivitas transportasi memiliki arti penting untuk mendukung akses menuju daerah serta kelancaran koordinasi antarpemangku kepentingan. Kedatangan rombongan Komisi V DPR RI melalui Bandara Komodo memperlihatkan peran bandara sebagai penghubung dalam pelaksanaan agenda tersebut.
Setelah meninggalkan bandara, rombongan melaksanakan pertemuan di Kantor Bupati Manggarai Barat bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Manggarai Barat, serta para kepala daerah dari sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Pertemuan turut melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta pemangku kepentingan di bidang perhubungan dan infrastruktur. Pertemuan tersebut membahas penanganan infrastruktur pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui forum ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi mengenai kebutuhan penanganan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, serta keberlangsungan pelayanan transportasi. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendorong langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Infrastruktur serta akses transportasi yang memadai menjadi bagian penting dalam menunjang pemulihan wilayah terdampak dan menjaga kelancaran kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat.
Setelah meninggalkan bandara, rombongan melaksanakan pertemuan di Kantor Bupati Manggarai Barat bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Manggarai Barat, serta para kepala daerah dari sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Pertemuan turut melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta pemangku kepentingan di bidang perhubungan dan infrastruktur. Pertemuan tersebut membahas penanganan infrastruktur pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui forum ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi mengenai kebutuhan penanganan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, serta keberlangsungan pelayanan transportasi. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendorong langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Infrastruktur serta akses transportasi yang memadai menjadi bagian penting dalam menunjang pemulihan wilayah terdampak dan menjaga kelancaran kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat.
Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja, rombongan juga melaksanakan peninjauan ke Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo. Agenda tersebut melengkapi pembahasan bersama pemerintah daerah melalui pengamatan langsung terhadap infrastruktur transportasi di wilayah Manggarai Barat. Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan dalam mendukung penanganan infrastruktur pascabencana di NTT. Sinergi tersebut diharapkan turut mendukung peningkatan konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat. Bandara Komodo terus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan pelaksanaan agenda pemerintahan melalui perannya sebagai penghubung transportasi udara di Labuan Bajo. Dukungan ini sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan berkelanjutan.
